Berita

Gambar desain bangunan di ibukota baru/Net

Politik

Pembangunan IKN Hanya Untungkan Pejabat dan Pengusaha Besar

SELASA, 15 MARET 2022 | 07:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) ditaksir akan menghabiskan dana hingga Rp 500 triliun lebih. Artinya, dibutuhkan kapital atau modal besar untuk proyek jangka panjang yang diprediksi selesai pada tahun 2040 hingga 2045 itu.

Lantas muncul pertanyaan dari Direktur Eksekutif Pamong Institute, Wahyudi Almaroky tentang siapa pihak yang akan  banyak menikmati dan memanfaatkan IKN.

“Tentu para pejabat besar, presiden, wapres, menteri, dan para pejabat besar yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Tentu juga pengusaha-pengusaha besar yang membangun fasilitas-fasilitas itu," katanya dalam kanal YouTube Refly Harun Channel berjudul "Megaproyek IKN dan Tunda Pemilu, Apa Hubungannya? Ini Jawabannya!” pada Selasa (15/3).


Menurut Wahyudi, pengusaha kecil apalagi rakyat kecil tidak akan menikmati pembangunan IKN di Penajam Paser Utara Kaltim tersebut. Untuk itu, kelompok ini tidak terlalu ngotot untuk membangun IKN.

"Kalau kita urut, yang ngotot itu hanya pengusaha-pengusaha besar, pejabat-pejabat besar atau para pemimpin-pemimpin besar yang akan menikmatinya," cetusnya.

Selain itu, Wahyudi juga menilai ada korelasi kuat antara pembangunan megaproyek IKN yang jangka panjang tersebut dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang belakangan menimbulkan kegaduhan. Alasannya, karena proyek IKN itu tidak bisa kita dihindari dari kepentingan-kepentingan para politisi maupun oligarki yang besar.

"Jadi, kalau kita urut siapa kira-kira yang paling berkepentingan di situ? Tadi saya katakan orang-orang besar, baik besar kekuasaannya maupun besar modalnya," demikian Wahyudi. 

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya