Berita

Gambar desain bangunan di ibukota baru/Net

Politik

Pembangunan IKN Hanya Untungkan Pejabat dan Pengusaha Besar

SELASA, 15 MARET 2022 | 07:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) ditaksir akan menghabiskan dana hingga Rp 500 triliun lebih. Artinya, dibutuhkan kapital atau modal besar untuk proyek jangka panjang yang diprediksi selesai pada tahun 2040 hingga 2045 itu.

Lantas muncul pertanyaan dari Direktur Eksekutif Pamong Institute, Wahyudi Almaroky tentang siapa pihak yang akan  banyak menikmati dan memanfaatkan IKN.

“Tentu para pejabat besar, presiden, wapres, menteri, dan para pejabat besar yang akan menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Tentu juga pengusaha-pengusaha besar yang membangun fasilitas-fasilitas itu," katanya dalam kanal YouTube Refly Harun Channel berjudul "Megaproyek IKN dan Tunda Pemilu, Apa Hubungannya? Ini Jawabannya!” pada Selasa (15/3).


Menurut Wahyudi, pengusaha kecil apalagi rakyat kecil tidak akan menikmati pembangunan IKN di Penajam Paser Utara Kaltim tersebut. Untuk itu, kelompok ini tidak terlalu ngotot untuk membangun IKN.

"Kalau kita urut, yang ngotot itu hanya pengusaha-pengusaha besar, pejabat-pejabat besar atau para pemimpin-pemimpin besar yang akan menikmatinya," cetusnya.

Selain itu, Wahyudi juga menilai ada korelasi kuat antara pembangunan megaproyek IKN yang jangka panjang tersebut dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang belakangan menimbulkan kegaduhan. Alasannya, karena proyek IKN itu tidak bisa kita dihindari dari kepentingan-kepentingan para politisi maupun oligarki yang besar.

"Jadi, kalau kita urut siapa kira-kira yang paling berkepentingan di situ? Tadi saya katakan orang-orang besar, baik besar kekuasaannya maupun besar modalnya," demikian Wahyudi. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya