AHY: Saat Pemimpin Lupa Turun Tahta, Rakyat Mengkoreksi dengan Gelombang Perubahan

Wacana penundaan Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang dinilai tidak masuk akal. Sebab, di tengah pandemi Covid-19 pemerintah masih saja mengucurkan dana besar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Fraksi Partai Demokrat (FPD) se-Indonesia Gelombang V, Senin malam (14/3).

Dikatakan AHY, kucuran dana IKN senilai Rp 500 triliun yang hampir separuh dari APBN di tengah pandemi merupakan realita bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Apalagi, muncul wacana untuk mengubah konstitusi demi memuluskan agenda penundaan pemilu.

“Katanya, rakyat ingin penundaan Pemilu 2024. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Bapak/Ibu para anggota DPRD juga bisa menjadi saksi bahwa tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan Pemilu," demikian kritik AHY.

Diakui AHY, suara masyarakat yang ditangkap Demokrat adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar.

AHY pun kembali mengingatkan tuntutan utama reformasi 1998 adalah dilakukannya pembatasan masa kepresidenan, yaitu lima tahun, dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama.

“Alasannya, sebelum Reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuhsuburkan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely,” AHY menyerukan.

Lebih lanjut, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan era orde baru terbukti telah menyengsarakan rakyat, dan menghadirkan rasa ketidakadilan.

Ditambahkan AHY, saat itu juga terjadi krisis moneter yang menghacurkan sendi-sendi ekonomi nasional ketika itu.

Dalam kondisi rakyat yang susah dan tertindas, AHY meyakini akan selalu melahirkan kekuatan dan gelombang perubahan. Ia mengingatkan kepada penguasa saat ini untuk tidak lupa bahwa waktu turun dari tahta kekuasaanya.  

"Ketika seorang pemimpin lupa untuk turun tahta, maka rakyat yang akan mengoreksinya. Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri, akan hancur dan mundur ke belakang,” pungkas AHY.