Berita

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam diskusi daring bertem "Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa"/Repro

Politik

LaNyalla Dorong Partai Ummat dan Partai Baru Ajukan JR UU Pemilu ke MK

SENIN, 14 MARET 2022 | 16:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Maraknya partai politik baru seperti Partai Ummat, Partai Gelora, hingga Partai Pelita diharapkan turut membawa semangat untuk melengkapi kelemahan partai politik yang sudah ada.

Dikatakan Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, pendirian partai politik baru merupakan jawaban atas eksistensi partai politik lama yang tidak mampu menjawab atau memberikan solusi untuk mempercepat tercapainya cita-cita nasional negara ini.

Dengan energi dan harapan baru, partai politik baru seharusnya bisa turut serta menyumbang calon pemimpin masa depan.
 

 
"Sehingga, salah satu tujuan dari lahirnya partai politik baru tersebut juga untuk menempatkan kader terbaiknya sebagai pemimpin nasional, dalam hal ini sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden,” kata LaNyalla dalam acara diskusi virtual Dialog Kebangsaan bertema 'Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa' yang bkerjasama DPD RI dan Gerakan Bela Negara, Senin (14/3).

Namun demikian, saat ini harapan tersebut terbentur pada aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Parahnya, aturan tersebut merujuk pada hasil perolehan suara pada Pemilu sebelumnya sehingga tidak bisa dipenuhi oleh parpol baru.

"Nah, di sinilah muncul permasalahan kebangsaan. Partai politik baru peserta Pemilu tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden," jelas LaNyalla.

LaNyalla menegaskan, penjegalan terhadap partai politik baru tidak hanya melanggar Pasal 6A Ayat (2), tetapi juga melanggar Pembukaan UUD 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang Pendirian Partai Politik, serta Undang-Undang Partai Politik, yang semua muaranya adalah menciptakan Pemilu berintegritas dan memiliki kepastian hukum untuk tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.  

Oleh karenanya, ia memberi dukungan penuh kepada parpol baru untuk melakukan judicial review atas UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan presiden.

"Saya memberikan dukungan kepada upaya Partai Ummat dan partai politik baru lainnya untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas keberadaan Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu tersebut,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya