Berita

Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

AS: Rusia Minta Bantuan Militer dan Ekonomi China untuk Lanjutkan Invasi ke Ukraina

SENIN, 14 MARET 2022 | 09:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia dilaporkan telah memohon bantuan militer dan ekonomi dari China untuk melanjutkan invasi ke Ukraina.

Hal itu diungkap oleh pejabat Amerika Serikat (AS), seperti dimuat pertama kali oleh The Financial Times pada Minggu (13/3).

Menurut pejabat AS, Rusia meminta bantuan peralatan militer dan dukungan perang dari China, di samping bantuan ekonomi tambahan setelah Moskow menjadi target sanksi negara-negara Barat.


Namun tidak disebutkan jenis senjata atau bantuan militer apa saja yang diminta Rusia dari China.

Dikutip dari Politico, AS akan mengawasi China atas permintaan bantuan apa pun dari Rusia.

Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan memperingatkan China agar tidak membantu Rusia menghindari sanksi.

"Kami akan memastikan bahwa baik China, maupun siapa pun, tidak dapat memberikan kompensasi kepada Rusia atas kerugian ini," kata Sullivan.

Sullivan sendiri dijadwalkan untuk bertemu dengan anggota Politbiro Partai Komunis CHina, Yang Jiechi di Roma pada Senin (14/3).

Jurubicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu mengaku belum pernah mendapatkan informasi terkait permintaan bantuan Rusia. Tetapi ia menegaskan Beijing ingin penyelesaian damai dalam konflik Rusia dan Ukraina.

"Situasi saat ini di Ukraina memang membingungkan. Prioritas tinggi sekarang adalah mencegah situasi tegang meningkat atau bahkan lepas kendali," ujarnya.

Di tengah perselisihan dengan Barat, China dan Rusia telah memperdalam hubungannya. Presiden Xi Jinping dilaporkan telah bertemu Presiden Vladimir Putin sebanyak 38 kali, lebih banyak daripada kepala negara lainnya.

Secara tradisional, China meningkatkan pembelian peralatan militer dari Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi China memiliki kemampuan rudal dan drone canggih yang dapat digunakan Rusia untuk invasi ke Ukraina.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya