Berita

Logo halal baru yang dikeluarkan BPPJH Kemenag/Repro

Politik

Kritik Logo Baru Halal BPPJH, Anwar Abbas: Terkesan Tidak Arif dan Kedepankan Kepentingan Artistik

MINGGU, 13 MARET 2022 | 19:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlalu mengedepankan nilai artistik dalam logo baru halal yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyinggung logo baru halal yang dikeluarkan Kemenag, Minggu (13/3).

Buya Anwar mengatakan, sebelumnya masalah sertifikasi dan logo halal menjadi kewenangan MUI. namun demikian, setelah keluarnya UU Jaminan Produk halal (JPH), urusannya berpindah menjadi hak dan wewenang dari Kemenag atau BPJPH.


Ulama kader Muhammadiyah itu menjelaskan, meski sudah menjadi urusan BPJPH, fatwa menyangkut masalah kehalalan produk mengacu pada UU yang ada masih menjadi tanggung jawab MUI.

Ia menyayangkan, dalam logo terbaru ternyata kata MUI dihilangkan. Padahal, dalam pembicaraan tahap awal ada 3 unsur yang ingin diperlihatkan, yakni MUI, BPPJH, dan halal dalam bahasa arab.

Ia menilai, dengan dalam logo terbaru justru membuat banyak orang nyaris tidak tahu. Apalagi kata Anwar, yang dipandang orang-orang adalah sebuah gunungan wayang.

"Tidak lagi tahu itu adalah kata halal dalam bahasa Arab karena terlalu mengedepankan kepentingan artistik yang diwarnai oleh keinginan untuk mengangkat masalah budaya bangsa," demikian kata Anwar.

Lebih lanjut, Anwar menyebut bahwa dalam logo terbaru yang menonjol justru bukanlah representatif kearifan nasional. Logo yang berbentuk gunungan wayang itu justru mengarah pada kearifan lokal.

"Karena yang namanya budaya bangsa itu bukan hanya budaya Jawa, sehingga kehadiran dari logo tersebut menurut saya menjadi terkesan tidak arif karena disitu tidak tercerminkan apa yang dimaksud dengan ke-Indonesiaan," terang Anwar Abbas.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya