Berita

Aksi Masyarakat Peduli Hukum (MPH) di depan kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis siang (10/3)/RMOL

Politik

Tidak Ingin Ada Arogansi di Sukamiskin, MPH Desat Ditjen Pas Kirim Setnov ke Nusakambangan

KAMIS, 10 MARET 2022 | 13:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Masyarakat Peduli Hukum (MPH) menggelar aksi di depan kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis siang (10/3). Mereka menuntut agar mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.

Koordinator aksi MPH, Ari Husen mengatakan, akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan ulah Setnov dan keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo karena diduga adanya stigma perseteruan antar genk di Lapas Sukamiskin dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Menurut Ari, Setnov sebagai warga binaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan tidak ada yang istimewa atau menjadikan diri lebih super dari warga binaan lainnya.


"Di Lapas tak ada penguasa yang kekuasaannya melebihi kewenangan negara. Di Lapas tidak boleh berperilaku seperti preman pasar, baku pukul dan saling ancam," ujar Ari dalam orasinya.

Ari juga mengaku menyoroti adanya isu bahwa warga binaan yang baru masuk harus sowan kepada Setnov. Padahal, kata Ari, Setnov bukanlah Kepala Lapas yang mempunyai kuasa mengatur internal Lapas.

"Emang Setnov siapa? Di Lapas tidak boleh ada yang berperilaku arogan dan seakan menjadi ketua Genk, dan merasa dirinya berkuasa di atas yang lain," tegas Ari.

Atas alasan itu, MPH meminta agar Ditjen Pas wajib mengevaluasi pada warga binaan yang berbuat amoral dan melanggar aturan di dalam Lapas dengan cara menangguhkan hak-haknya, seperti tidak mendapat remisi dan tidak boleh dijenguk.

"Mendesak Ditjen Pas untuk pindahkan Setya Novanto dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo ke Lapas Nusakambangan sebagai hukuman atas ulahnya," pungkas Ari.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya