Bukhori Yusuf: Pangkal Radikalisme Bukan karena Agama, tapi Jurang Ketimpangan Ekonomi

Pemerintah mengeluarkan ciri-ciri penceramah radikal melalui badan nasional penanggungan terorisme (BNPT). Hal ini memantik amarah umat Islam, lantaran BNPT dianggap blunder dengan pernyataannya tersebut.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyebut pangkal radikalisme adalah ketidakadilan, baik di bidang hukum, ekonomi, sosial, dan politik.

Tidak hanya itu, lanjut Bukhori, hilangnya kesejahteraan dan rasa aman serta munculnya rasa keterasingan di negeri sendiri juga turut berkontribusi terhadap munculnya bibit-bibit radikalisme.

“Jadi akar masalahnya bukan terletak pada agama. Benih-benih kekerasan itu dapat muncul, salah satunya, akibat kian lebarnya jurang ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin,” kata Bukhori kepada wartawan, Rabu (9/3).

Dia menambahkan, ketimpangan yang terjadi selama ini, muncul karena pengelolaan sumber daya ekonomi seperti perkebunan, pertambangan, hutan, dan air bersih dilakukan secara tidak adil karena didominasi oleh kekuatan kapitalis.

"Sementara di saat yang sama, Negara gagal menunjukan pembelaan yang nyata kepada rakyatnya dan dibuat tidak berkutik di hadapan kekuatan oligarki ekonomi-politik,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, rakyat yang merasa tertindas akibat ketidakberdayaan negara dalam membela kepentingan mereka menjadi rentan untuk disusupi oleh paham radikalisme-ekstremisme.

"Apalagi, paham ini menawarkan metode perlawanan untuk mengatasi hegemoni kapitalis dan pemerintah yang dianggap bersekongkol merampas sumberdaya mereka,” demikian Bukhori.