Berita

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi/Repro

Politik

Gaduh Penundaan Pemilu, Burhanuddin Muhtadi: Kita Perlu Memprovokasi Elite Demi Kepentingan Rakyat

RABU, 09 MARET 2022 | 22:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keberadaan elite politik di Tanah Air dinilai belum benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Tak sedikit elite justru berdebat dan bersekongkol hanya untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya saja.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, fungsi elite di politik Tanah Air sangat krusial.

Mereka mampu mengubah suatu kebijakan yang kurang elok untuk rakyat, namun tak sedikit pula yang justru dibelokkan demi kepentingan mereka sendiri.


“Ketika elite bersekongkol, publik yang dirugikan. Kita perlu memprovokasi elite supaya tarung satu sama lain memperdebatkan, memperjuangkan aspirasi konstituen," kata Burhanuddin dalam diskusi daring bertema 'Elite, Massa, dan Erosi Demokrasi di Indonesia; Kualitas Demokrasi di Era Jokowi', Rabu (9/3).

Salah satu yang ia singgung adalah mengenai isu penundaan Pemilu 2024 yang saat ini ramai dibahas. Seharusnya, para partai politik bisa duduk bersama agar pembahasan Pemilu benar-benar dilakukan demi kemaslahatan masyarakat.

“Mengapa tidak terjadi konsolidasi di tingkat elite? PDIP Perjuangan, Gerindra, Nasdem punya aspirasi yang berbeda dengan PKB dengan PAN. Pak Luhut gitu, kalau mereka punya kepentingan sama, pasti goal-lah ide mereka," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menginginkan agar para elite mampu bertarung dengan fair untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

“Jadi kita punya kepentingan (agar) elite itu tarung. Karena dalam 'perkelahian' itulah mereka punya aspirasi yang berbeda dan akhirnya dukungan publik menjadi penting untuk memperkuat kalangan elite yang seia sekata,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya