Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar/Net

Politik

Investor Migas Asing Hengkang, DPR Minta Pemerintah Benahi Iklim Investasi

RABU, 09 MARET 2022 | 02:56 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sejumlah perusahaan minyak dan gas (migas) asing hengkang dari Indonesia, seperti Chevron, Shell, Total, dan Conocophilips.

Merespons perginya investor itu, anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta pemerintah mengevaluasi iklim investasi bisnis hulu Migas di Indonesia.

Ia menganggap penyebab utama dari hengkangnya beberapa investor tambang migas asing belakangan ini karena iklim investasi dalam negeri tidak menguntungkan.


“Analisa dari beberapa pakar menjelaskan, bahwa alasan investor besar itu keluar dari Indonesia itu disebabkan iklim investasi di Indonesia yang kurang kondusif,” kata Yulian, Selasa (8/3).

Menurut Gunhar, Indonesia masih tertinggal dari deretan negara yang memiliki daya tarik investasi besar di sektor hulu migas. Bahkan di lingkup Asia Tenggara, daya tarik investasi hulu migas Indonesia kalah dari Malaysia.

Atss dasar itu, anggota DPR Dapil Sumsel II itu menambahkan, perlu adanya beberapa perbaikan kebijakan menyangkut iklim investasi hulu migas, terutama dengan merevisi UU 22/2001 tentang Migas, dan beberapa masalah lain.

Salah satu masalah lainnya yakni kebijakan fiskal terutama kepada investor di lapangan Migas Indonesia yang banyak berlokasi di laut dalam, karena berisiko tinggi dan butuh dana investasi yang sangat besar," terang Politisi PDIP ini.

“Selain revisi Undang Undang Migas 22/20021, kita juga perlu membenahi beberapa masalah yang dikeluhkan investor seperti perizinan yang masih rumit dan pembebasan lahan,” kata Yuniar.

Politisi PDI Perjuangan itu, juga meminta Pemerintah untuk mengantisipasi dampak buruk dari  hengkangnya banyak investor hulu migas asing ini, terhadap pencapaian target produksi minyak bumi dan gas bumi.

Ia mencatat, pemerintah menargetkan produksi 1 juta barel per hari, serta produksi gas bumi sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari pada tahun 2030.

Dengan target itu, Indonesia membutuhkan nilai investasi mencapai 187 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 2.711 triliun.

Jika para investor kabur, maka target terancam tidak tercapai.

"Apalagi produksi di dalam negeri juga masih mengandalkan lapangan-lapangan existing yang mayoritas telah berumur tua,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya