PDIP: Tidak Ada Keterbelahan dalam Koalisi Pemerintah

Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 seketika kandas lewat pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa istana tidak pernah membahas isu itu. Perbedaan sikap itu dinilai menyiratkan adanya keretakan dalam partai koalisi pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, jurubicara PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus membantah adanya keretakan antar partai pengusung pemerintah.

Menurutnya, munculnya wacana penundaan pemilu oleh partai koalisi yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah merupakan hal yang lumrah.

"Saya kita tidak ada soal terbelah. Memang ada usulan sebagian masyarakat dan partai politik agar ada penundaan Pemilu, bahkan dulu agar Presiden 3 Periode,” kata Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/3).

Dia menambahkan Presiden Jokowi sering menyampaikan secara tegas menolak adanya perpanjangan masa jabatan secara tegas berulang kali. Termasuk pada beberapa hari lalu Jokowi menyatakan penolakannya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, munculnya wacana penundaan Pemilu dari partai koalisi pemerintah dinilainya sebagai dinamika politik dan demokrasi.

"Dengan adanya sikap tegas dari Presiden saya kira masalah ini bisa dianggap selesai. Pemerintahan Pak Jokowi bisa terus fokus menuntaskan berbagai program yang sudah berjalan seperti IKN dan Kereta Cepat serta proyek LRT yang belum tuntas hingga kini,”katanya.

Selain itu, PR pemerintah yang belum kelar lainnya harus diselesaikan dengan baik di penghujung masa jabatan nanti.

"Juga pemerintah bisa fokus pada implementasi UU Ciptaker dan pengembangan SDM. Serta yang lebih penting lagi adalah memastikan kita bisa menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” katanya.

"Jadi sesungguhnya tidak ada keterbelahan antara pemerintah dan partai pengusung, hanya perbedaan pandangan yang dinamis dan alamiah saja,” tutupnya.