Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid/Net
Untuk menstabilkan kepanikan masyarakat, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diminta segera mengambil kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit.
Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mengatakan kepanikan masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng harus jadi momentum Mendag Lutfi menunjukkan taringnya. Dengan demikian, akan diketahui siapa pengusaha yang memang patuh terhadao penerapan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).
"Pasti akan ketahuan siapa pengusaha yang tidak taat terhadap penerapan DMO dan DPO. Setelah itu, cabut izin usaha dan HGU industri dan pabrik yang tidak nurut DMO dan (DPO)," kata Nusron Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/3).
Menurut Nusron, kebijakan DMO dan DPO ternyata tidak mampu mengatasi kelanggan minyak goreng. Ribuan orang antre untuk beli minyak goreng terjadi dimana mana. Harga juga tidak sesuai dengan harga patokan Rp 14.000.
"Kebijakan DMO dan DPO telat. Masyarakat kadung tidak percaya. Panic buying terjadi dimana-mana. Begitu ada barang di pasar, langsung diserbu," ujarnya Nusron.
Menurut Politisi Golkar ini, dua pekan sebelum diberlakukan DMO dan DPO pada bulan Januari pemerintah sudah memberlakukan single harga di konsumen akhir Rp 14.000 per liter.
Apalagi pemerintah telah memberikan subsisi sebesar Rp 5 ribu per liter. Sebab, harga keekonomian menurut pengusaha Rp.19.000.
"Dalam prakteknya, ketika itu, barang tidak ada. Sebab produsen masih kucing-kucingan dan ogah-ogahan menjual barang di harga Rp. 14.000. Alasannya ketakutan diaudit karena terima subsidi. Sehingga terjadi penimbunan dimana-mana," tegasnya
Akibatnya, lanjut Nusron, masyarakat terlanjur tidak percaya. Ketika ada DMO dan DPO, meski minyak goreng ada di harga Rp. 14.000 langsung diborong masyarakat.
"Terjadi traumatik. Takut besok barangnya tidak ada lagi. Makanya diborong," ujarnya
Maka dari itu, sekarang waktunya pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan yang bisa menghentikan kepanikan di masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng.
Ibarat perang melawan pengusaha nakal, lanjut Nusron, negara tidak boleh kalah. Untuk itu harus gunakan senjata pamungkas.
"Setop dan larang ekspor CPO sampai situasi stabil. Namanya perang ketika "dibom" yaa pasti banyak korban. Tidak hanya manusia yaa ada hewan, anak kecil ikut mati. Tapi menang dulu," beber Nusron.
Dalam pandangan Nusron, hal sama terjadi di dunia sawit. Artinya, pasti akan ada korban termasuk dari petani sawit kecil dll.
Meski demikian, terpenting, harga stabil dulu. Setelah itu baru ditata ulang.
"Biar ada efek jera bagi pengusaha. Sambil evaluasi HGU bagi pengusaha yang nakal," tegas Wakil Ketua Umum PBNU ini.
