Berita

Pemerhati demokrasi Titi Anggraeni dalam diskusi virtual yang digelar lembaga survei KedaiKOPI bertajuk “Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda”, Minggu (6/3)/Net

Politik

Alasan Pemilu 2024 Ditunda Sebenarnya Sudah Dimentahkan Saat Pilkada 2020

MINGGU, 06 MARET 2022 | 14:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Semua alasan para pengusul Pemilu 2024 ditunda sebenarnya sudah dimentahkan. Ini lantaran pada Pilkada 2020 lalu, Indonesia berhasil menggelar pilkada secara serantak di tengah himpitan ekonomi nasional dan hantaman pandemi Covid-19 yang sedang melanda.

Begitu kata pemerhati demokrasi Titi Anggraeni dalam diskusi virtual yang digelar lembaga survei KedaiKOPI bertajuk “Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda”, Minggu (6/3).

Turut hadir sebagai pembicara alam acara ini pelaku komunikasi internasional, Teguh Santosa, Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, budayawan Dedy Miing Gumelar, Gurubesar FEB Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda, dan analis komunikasi politik Hendri Satrio. Acara dimoderatori oleh Chacha Annissa.


“Alasan ekonomi di Pilkada 2020 justru dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyelenggarakan Pilkada karena dianggap bisa menjadikan stimulus pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Titi dalam acara diskusi virtual KEDAIKopi, bertemakan “Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda”, Minggu (6/3).

Pilkada juga diklaim bisa memicu percepatan penanganan konflik karena peran serta dari elite-eliet politik. Disebutkan pula bahwa dalam demokrasi hak pilih dan hak memilih rakyat tidak boleh dihalangi oleh situasi pandemi.

Hal itu menjadi komitmen dari pemerintah kala itu. Padahal, pandemi sedang diambang ketidakpastian kapan akan berakhir.

“Jika rakyat Indonesia kritis dengan isu penundaan Pemilu 2024, maka elite politik dan pejabat negara akan semakin tampak sedang mempertontonkan inkonsistensi,” terangnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya