Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Tolak Zona Larangan Terbang di Ukraina, Putin: Setiap Sanksi Barat Berarti Deklarasi Perang

MINGGU, 06 MARET 2022 | 07:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Beragam sanksi berat yang diberlakukan oleh negara-negara terhadap Rusia setara dengan deklarasi perang. Untuk itu, negara yang memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina akan dianggap sebagai pihak yang berkonflik.

Begitu peringatan yang dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir putin ketika berbicara di pusat pelatihan Aeroflot di Moskow pada Sabtu (5/3).

"Sanksi yang dikenakan ini mirip dengan deklarasi perang," kata Putin, seperti dikutip Radio Free Europe.


Dalam kesempatan tersebut, Putin juga mengecam seruan Presiden Volodymyr Zelensky agar NATO memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Ia mengatakan, mereka yang memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina akan dianggap sebagai pihak yang berkonflik.

"Saat itu juga, kami akan melihat mereka sebagai pihak dalam konflik militer, dan tidak peduli siapa anggota mereka," jelas Putin.

NATO sendiri telah menolak untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Aliansi tersebut menilai langkah itu dapat menyebabkan lebih banyak kematian warga sipil dari serangan militer Rusia di Ukraina.

NATO berpendapat bahwa mengirim pesawat aliansi untuk berpatroli di wilayah udara Ukraina berarti menembak jatuh pesawat-pesawat tempur Rusia, yang menurut aliansi akan berisiko perang penuh di Eropa.

Namun Zelensky mengkritik dan menyebut NATO memberikan izin kepada Rusia untuk membombardir Ukraina.

"Hari ini kepemimpinan aliansi memberi lampu hijau untuk pemboman lebih lanjut di kota-kota dan desa-desa Ukraina," kata Zelenskiy.

Sejak serangan Rusia dimulai pada 24 Februari ke Ukraina, negara-negara Barat telah memberlakukan berbagai sanksi ekonomi yang semakin ketat terhadap Moskow.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Inilah Jurus GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Driver

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:08

Relawan SPPG Didorong Bersertifikasi

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:04

Ulama Asal Madura Raih Summa Cum Laude di Universitas Al-Azhar

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:44

Penolakan Publik soal Posisi Polri di Bawah Kementerian Capai 71,9 Persen

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:28

MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:21

GAN Minta Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Kasus Pemalsuan IUP

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Jelang HPN 2026, JMSI Kaltim Dorong Pers Adaptif Hadapi Perubahan Perilaku Gen Z

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Asta Cita Prabowo Tak Boleh Berhenti Sebatas Slogan Politik

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:01

Pusjianmar Seskoal Bedah MDA Bersama Pakar dari British Royal Navy

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:55

Selengkapnya