Berita

Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho/Ist

Politik

Gerakan HMS: Keppres 2/2022 Keputusan Politik yang Dilandasi Kebencian Rezim ke Pak Harto

MINGGU, 06 MARET 2022 | 01:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menghilangkan peran mendiang Presiden Soeharto dalam catatan sejarah Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 adalah satu keputusan yang tidak masuk akal.

Begitu ditegaskan Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, merespons Keputusan Presiden (Keppres) 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai tokoh yang berperan dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya," ujar Hardjuno kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/3).


Justru, lanjut Hardjuno, peranan Soeharto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat besar. Karena itu, menghilangkan peran Soeharto sama dengan upaya memanipulasi sejarah bangsa Indonesia.

"Menghilangkan peran Pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini (Keppres 2/2022) keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rezim yang berkuasa saat ini kepada Pak Harto," tegas Hardjuno.

Dia membeberkan, berdasarkan instruksi rahasia tanggal 18-2-1949 yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, jelas tercatat peran Letnan Kolonel Soeharto.

Dalam Instruksi Rahasia, Letkol Soeharto diminta untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran ke Yogyakarta, yang saat itu berstatus sebagai ibukota negara. Serangan ini, dilakukan antara 25-2-1949 sampai 1-3-1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.

"Saat itu, Letkol Soeharto bertugas selaku Komandan Brigade 10 Wehrkreise III dianggap sebagai 'arsitek' dalam serangan tersebut didukung oleh Sultan Hamengku Buwono IX selaku penguasa sipil Yogyakarta," kata Hardjuno.

"Jadi, sangat jelas dalam instruksi rahasia itu tentang peran Pak Harto untuk mengadakan serangan besar-besar," imbuhnya.

Hardjuno menduga, ada upaya dari pemerintah saat ini untuk menghapus Soeharto dalam catatan sejarah. Bahkan, tidak hanya Soeharto sebagai pribadi, tetapi juga dengan keluarga besarnya.

"Tengok saja saat ini. Semua yang berbau Pak Harto maupun trahnya diobok-obok. Ini saya kira sikap politik yang kerdil," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya