Berita

Mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown/Net

Dunia

Mantan PM Inggris Usulkan Pembentukan Pengadilan Khusus untuk Menghukum Putin dan Kaki Tangannya

SABTU, 05 MARET 2022 | 12:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menginvasi negara tetangganya Ukraina harus diganjar dengan hukuman berat.

Setidaknya begitu menurut mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, yang menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk menghukum Putin bersama kaki tangannya.

Berbicara bersama Menteri Luar Negeri Ukraina Dmyto Kuleba pada acara virtual yang diselenggarakan oleh lembaga think-tank Chatham House pada Jumat (4/3), Brown mengatakan perlunya pengadilan internasional baru untuk mengungkap dan menghukum kejahatan agresi.


Dia menambahkan bahwa itu akan didasarkan pada tindakan negara-negara yang bertemu di London selama Perang Dunia Kedua untuk merancang resolusi tentang kejahatan perang Nazi, yang mengarah pada pembentukan Pengadilan Militer Internasional dan pengadilan Nuremberg.

"Ukraina menginginkan dukungan penuh kita untuk mengungkap dan menghukum kejahatan agresi, dan itu dapat dilakukan dengan membentuk pengadilan khusus sesuai dengan yang diusulkan pada tahun 1942," kata Brown, seperti dikutip dari Sky News, Sabtu (5/3).

"Presiden Putin telah menimbulkan tantangan yang menentukan bagi tatanan internasional pasca 1945. Dia telah berusaha untuk mengganti aturan hukum dengan penyalahgunaan kekuatan," lanjutnya.

"Untuk semua alasan ini, dan karena skala penderitaan rakyat Ukraina, saya percaya bahwa kebanyakan orang akan setuju bahwa tindakan agresi ini tidak dapat dibiarkan tanpa diselidiki, tidak dituntut, atau tidak dihukum," kata Brown lagi.

Desakan mantan PM itu terjadi setelah pasukan Rusia diduga melakukan penembakan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir di tenggara Ukraina pada Jumat pagi (4/3) waktu setempat.

Wakil PM Inggris Dominic Raab menggambarkan serangan itu sebagai "penghinaan terhadap panggung dunia pada umumnya".

Sementara Menteri Pertahanan Ben Wallace menuduh Rusia sedang "bermain dengan api".

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

UPDATE

IPC TPK Catat Pertumbuhan Positif pada Awal Triwulan II 2026

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:10

Rekayasa Lalin di Harmoni Berlaku hingga September Imbas Proyek MRT Jakarta

Selasa, 19 Mei 2026 | 16:01

Membaca Ulang Tantangan Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:59

Belum Ada Update Nasib 5 WNI yang Ditahan Israel

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:58

Cadangan Beras RI Tembus 5,37 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:52

Optimisme Pemerintah Jangan Sekadar Lip Service

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:50

KSAD Tegaskan Pembubaran Nobar ‘Pesta Babi’ Atas Permintaan Pemda

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:45

Beras RI Berlimpah, Zulfikar Suhardi Harap Harga Tetap Terjangkau

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Prabowo Dijadwalkan Hadir di DPR Bahas RAPBN 2027

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:26

Dosen Lintas Kampus Kolaborasi Dorong Perlindungan Kerja

Selasa, 19 Mei 2026 | 15:15

Selengkapnya