Berita

Mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown/Net

Dunia

Mantan PM Inggris Usulkan Pembentukan Pengadilan Khusus untuk Menghukum Putin dan Kaki Tangannya

SABTU, 05 MARET 2022 | 12:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menginvasi negara tetangganya Ukraina harus diganjar dengan hukuman berat.

Setidaknya begitu menurut mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, yang menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk menghukum Putin bersama kaki tangannya.

Berbicara bersama Menteri Luar Negeri Ukraina Dmyto Kuleba pada acara virtual yang diselenggarakan oleh lembaga think-tank Chatham House pada Jumat (4/3), Brown mengatakan perlunya pengadilan internasional baru untuk mengungkap dan menghukum kejahatan agresi.


Dia menambahkan bahwa itu akan didasarkan pada tindakan negara-negara yang bertemu di London selama Perang Dunia Kedua untuk merancang resolusi tentang kejahatan perang Nazi, yang mengarah pada pembentukan Pengadilan Militer Internasional dan pengadilan Nuremberg.

"Ukraina menginginkan dukungan penuh kita untuk mengungkap dan menghukum kejahatan agresi, dan itu dapat dilakukan dengan membentuk pengadilan khusus sesuai dengan yang diusulkan pada tahun 1942," kata Brown, seperti dikutip dari Sky News, Sabtu (5/3).

"Presiden Putin telah menimbulkan tantangan yang menentukan bagi tatanan internasional pasca 1945. Dia telah berusaha untuk mengganti aturan hukum dengan penyalahgunaan kekuatan," lanjutnya.

"Untuk semua alasan ini, dan karena skala penderitaan rakyat Ukraina, saya percaya bahwa kebanyakan orang akan setuju bahwa tindakan agresi ini tidak dapat dibiarkan tanpa diselidiki, tidak dituntut, atau tidak dihukum," kata Brown lagi.

Desakan mantan PM itu terjadi setelah pasukan Rusia diduga melakukan penembakan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir di tenggara Ukraina pada Jumat pagi (4/3) waktu setempat.

Wakil PM Inggris Dominic Raab menggambarkan serangan itu sebagai "penghinaan terhadap panggung dunia pada umumnya".

Sementara Menteri Pertahanan Ben Wallace menuduh Rusia sedang "bermain dengan api".

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya