Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Terus Tekan Moskow, AS Bakal Cegah Rusia Dapat Hak Penarikan Khusus IMF

SABTU, 05 MARET 2022 | 11:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat terus berupaya melakukan tekanan kepada Rusia agar mau menghentikan invasinya ke Ukraina.

Terbaru, seorang pejabat Departemen Keuangan AS pada hari Jumat (4/3) waktu setempat mengatakan bahwa Amerika akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencegah Rusia mendapatkan keuntungan dari kepemilikannya atas aset cadangan Dana Moneter Internasional.

Rusia menerima 17 miliar dolar AS aset IMF yang dikenal sebagai Hak Penarikan Khusus (SDR) dalam alokasi IMF baru tahun lalu, tetapi untuk membelanjakannya, Moskow harus mencari negara yang bersedia menukar SDR dengan mata uang dasar dalam bentuk pinjaman berbunga.


“Amerika Serikat berkomitmen untuk mengambil semua langkah untuk mencegah Rusia mengambil keuntungan dari kepemilikannya atas SDR IMF,” kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (5/3).

“Sebagai akibat sanksi oleh Amerika Serikat dan mitra kami, rezim Rusia akan menghadapi rintangan yang signifikan, bahkan tidak dapat diatasi, untuk menggunakan SDR-nya," ujarnya.

Ini seolah menggemakan pernyataan anggota parlemen Partai Republik AS kepada Menteri Keuangan Janet Yellen bahwa dia harus memblokir Rusia dari pertukaran SDR, memperingatkan bahwa alokasi tersebut telah merusak sanksi sebelumnya terhadap Rusia bahkan sebelum menginvasi Ukraina.

Anggota parlemen juga mengatakan bahwa Yellen dan sekutu AS harus merencanakan kemungkinan untuk memblokir dana talangan jika ekonomi Rusia yang melemah dipaksa untuk beralih ke IMF untuk pinjaman di masa depan.

Semua anggota IMF menerima SDR - didukung oleh dolar, euro, yen, sterling, dan yuan - sebanding dengan kepemilikan saham mereka di Dana dalam distribusi yang bertujuan membantu negara-negara miskin memerangi pandemi Covid-19.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya