Berita

Proses voting Majelis Umum PBB terkait krisis di Ukraina/Repro

Politik

Pakar Sesalkan Indonesia Ikut Setujui Resolusi MU PBB Terkait Krisis Ukraina

KAMIS, 03 MARET 2022 | 11:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia menjadi bagian dari negara-negara yang menyetujui resolusi Majelis Umum PBB yang meminta Rusia menghentikan serangan ke Ukraina.

Voting diambil dalam Sidang Majelis Umum PBB Sesi Khusus Darurat (Emergency Special Session), di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu waktu setempat (2/3). Hasilnya 141 negara menyetujui, 5 menentang, dan 35 abstain.

Akan tetapi, langkah Indonesia di PBB itu justru disesalkan Gurubesar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana.


"Patut disayangkan posisi yang diambil oleh Indonesia,” kata Hikmahanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/3).

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini lalu membeberkan empat alasannya.

Pertama, dukungan Indonesia tersebut seolah berada dalam posisi sebagai hakim terkait serangan Rusia. Pun menentukan tindakan Rusia tersebut adalah salah. Padahal dua negara yang berseteru pasti memiliki justifikasi berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional.

"Satu hal yang pasti Rusia tidak akan menyatakan dirinya melakukan perang agresi atau serangan terhadap integritas wilayah negara lain. Ini karena perang agresi pasca-Perang Dunia II telah disepakati untuk dilarang. Sehingga perang hanya boleh untuk dua hal saja yaitu dimandatkan oleh PBB atau dalam rangka membela diri (self defence),” paparnya.

Kedua, lanjut Hikmahanto, dengan posisi menyetujui resolusi PBB itu, berarti Indonesia hanya mengekor AS dan kawan-kawan. Sebagai negara yang menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, seharusnya Indonesia menjaga jarak yang sama dalam perseteruan antara Ukraina dan Rusia.

"Indonesia tidak perlu melibatkan diri dalam pertikaian dua negara layaknya AS dkk yang cenderung berpihak pada Ukraina,” imbuhnya.

Ketiga, Indonesia seolah melupakan sejarah. Pasalnya, di masa lalu Indonesia pernah berada di posisi seperti Rusia terkait status Timor Timur (Timtim).

"Ketika itu narasi yang digunakan oleh Indonesia adalah rakyat Timtim berkeinginan untuk bergabung ke Indonesia (integrasi). Namun oleh AS dkk dihakimi sebagai tindakan aneksasi,” ucapnya.

Terakhir, posisi yang diambil oleh Perwakilan Indonesia di PBB tidak sesuai dengan arahan dari Presiden.

"Presiden dalam tweetnya tanggal 24 Pebruari 2022 menghendaki 'Setop Perang'," tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya