Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Pengamat: Memangnya Jokowi Bisa Memaksa Programnya Diteruskan Kalau Jadi Wantimpres?

RABU, 02 MARET 2022 | 23:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan agar Presiden Joko Widodo dijadikan dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) setelah tidak menjabat sebagai presiden dinilai kurang tepat.

Sebab jabatan Wantimpres tidak akan bisa mengawal dan melanjutkan program-programnya saat masih menjadi presiden.

"Kalau seorang mantan presiden jadi anggota Wantimpres, apa bisa memaksa atau mengawal program-program itu diteruskan oleh presiden terpilih? Sulit ya,” kata pengamat politik M Qodari, Rabu (2/3).


Dia berujar, Wantimpres tidak bisa melanjutkan ideologi presiden sebelumnya. Apalagi jika presiden penerusnya berasal dari kubu yang berlawanan.

"Apalagi datang dari posisi ideologis yang berbeda, tentu akan beda kebijakan dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan. Bisa jadi kebijakannya (Jokowi) tidak dilanjutkan (oleh penerusnya)," tandasnya.

Usulan jabatan Wantimpres untuk Presiden Joko Widodo disampaikan politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dalam merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Budiman mengusulkan agar Jokowi bisa diberi jabatan Wantimpres setelah lengser dari kursi RI 1 pada 2024 mendatang. Bagi Budiman, posisi Wantimpres akan memudahkan Jokowi mengawal kebijakan-kebijakan di kala masih menjabat sebagai presiden.

"Mantan-mantan presiden bukan masalah Pak Jokowi saja ya, siapa pun. Berikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau Ketua Wantimpres," ujar Budiman Sudjatmiko.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Hukum Bisa Direkayasa tapi Alam Tak Pernah Bohong

Sabtu, 06 Desember 2025 | 22:06

Presiden Prabowo Gelar Ratas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 22:04

Pesantren Ekologi Al-Mizan Tanam 1.000 Pohon Lawan Banjir hingga Cuaca Ekstrem

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:58

Taiwan Tuduh China Gelar Operasi Militer di LCS

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:52

ASG-PIK2 Salurkan Permodalan Rp21,4 Miliar untuk 214 Koperasi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:41

Aksi Bersama Bangun Ribuan Meter Jembatan Diganjar Penghargaan Sasaka

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:29

Dua Jembatan Bailey Dipasang, Medan–Banda Aceh akan Terhubung Kembali

Sabtu, 06 Desember 2025 | 21:29

Saling Buka Rahasia, Konflik Elite PBNU Sulit Dipulihkan

Sabtu, 06 Desember 2025 | 20:48

Isu 1,6 Juta Hektare Hutan Riau Fitnah Politik terhadap Zulhas

Sabtu, 06 Desember 2025 | 20:29

Kemensos Dirikan Dapur Produksi 164 Ribu Porsi Makanan di Tiga WIlayah Sumatera

Sabtu, 06 Desember 2025 | 19:55

Selengkapnya