Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Pengamat: Memangnya Jokowi Bisa Memaksa Programnya Diteruskan Kalau Jadi Wantimpres?

RABU, 02 MARET 2022 | 23:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan agar Presiden Joko Widodo dijadikan dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) setelah tidak menjabat sebagai presiden dinilai kurang tepat.

Sebab jabatan Wantimpres tidak akan bisa mengawal dan melanjutkan program-programnya saat masih menjadi presiden.

"Kalau seorang mantan presiden jadi anggota Wantimpres, apa bisa memaksa atau mengawal program-program itu diteruskan oleh presiden terpilih? Sulit ya,” kata pengamat politik M Qodari, Rabu (2/3).


Dia berujar, Wantimpres tidak bisa melanjutkan ideologi presiden sebelumnya. Apalagi jika presiden penerusnya berasal dari kubu yang berlawanan.

"Apalagi datang dari posisi ideologis yang berbeda, tentu akan beda kebijakan dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan. Bisa jadi kebijakannya (Jokowi) tidak dilanjutkan (oleh penerusnya)," tandasnya.

Usulan jabatan Wantimpres untuk Presiden Joko Widodo disampaikan politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dalam merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Budiman mengusulkan agar Jokowi bisa diberi jabatan Wantimpres setelah lengser dari kursi RI 1 pada 2024 mendatang. Bagi Budiman, posisi Wantimpres akan memudahkan Jokowi mengawal kebijakan-kebijakan di kala masih menjabat sebagai presiden.

"Mantan-mantan presiden bukan masalah Pak Jokowi saja ya, siapa pun. Berikan tempat terhormat sebagai Wantimpres atau Ketua Wantimpres," ujar Budiman Sudjatmiko.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya