Berita

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam/RMOL

Politik

Ormas Punya Impact Politik Besar, NU Jangan Ngambang soal Penundaan Pemilu

RABU, 02 MARET 2022 | 18:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengaruh politik dari organisasi massa (Ormas) dinilai begitu besar terhadap pandangan dan sikap masyarakat, khususnya terhadap wacana penundaan Pemilu Serentak 2024.

Demikian pandangan Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual Paramadina Democracy Forum bertajuk "Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia", pada Rabu (2/3).

"Ormas ini punya impact politik yang besar. Harus clear sikapnya, jangan mengambang," ujar Khoirul Umam.


Sebagai contoh, Khoirul Umam menyinggung pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, yang menyebut gagasan penundaan Pemilu masuk akal.

"Kemarin ada pernyataan Ketua Umum PBNU, padahal semua orang berharap islamic base civil society bisa menggunakan kekuatannya secara maksimum (melawan wacana penundaan Pemilu)," tuturnya.

Lebih lanjut, Khoirul Umam menyampaikan harapannya kepada dua ormas besar islam di Indonesia, yakni PBNU dan PP Muhammadiyah untuk bersuara lantang menyatakan sikap yang jelas mengenai isu penundaan pemilu.

"NU harus clear positioning-nya, Muhammadiyah juga. Di bawah kepemimpin Gus Yahya kita harap kepemipinan PBNU bisa clear, karena ber-impact pada pembangunan nasional yang lebih kompitable dan menjadi penyeimbang," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya