Berita

Diskusi virtual Paramadina Democracy Forum bertajuk "Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia", pada Rabu (2/3)/Repro

Politik

Jika Pemilu Ditunda, Indonesia Diprediksi Gagal jadi Negara High Income di Tahun 2045

RABU, 02 MARET 2022 | 17:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dampak penundaan Pemilu Serentak 2024 tidak hanya menyasar bidang politik dan sosial, tetapi juga ekonomi.

Ekonom Faisal Basri memaparkan, Indonesia saat ini kembali menjadi negara dengan pendapatan menengah ke bawah, lantaran tata kelola yang dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tak kunjung membaik.

"Indonesia sudah terjerembab lagi ke lower middle income country pada tahun 2020, income per kapitanya turun," ujar Faisal dalam diskusi virtual Paramadina Democracy Forum bertajuk "Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia", pada Rabu (2/3).

Meski pada tahun 2021 kemarin pertumbuhan ekonoi Indonesia sudah membaik setelah setahun pandemi Covid-19, namun secara struktur ekonomi nasional masih belum bisa dikatakan sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas.

"Di tahun 2021 belum bisa kembali. Jadi mungkin kembalinya butuh 3-4 tahun," katanya.

Lebih dari itu, Faisal juga memperkirakan peta ekonomi nasional yang dicanangkan Bappenas sulit untuk direalisasikan, apabila ada penundaan pemilu.

"Bappenas mencanangkan 2036 kita itu sudah ke high income country. Jadi dari lower ke upper middle baru ke high income. ke 2036 baru 14 tahun lagi," katanya.

"Tapi baru-baru ini Bappenas mengatakan akibat pandemi, dan bahkan tanpa pandemi pun sudah turun, sehingga akan mundur 7 tahun ke 2043, itu sudah dekat ke 2045 ya," sambung Faisal.

Menurut Faisal, melihat posisi ekonomi sekarang ini sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi.

"Hampir bisa dipastikan Indonesia akan gagal menjadi high income pada ultah emasnya di 2045. Jadi kita akan masuk ke middle income trap," demikian Faisal.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya