Berita

Diskusi virtual Paramadina Democracy Forum bertajuk "Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia", pada Rabu (2/3)/Repro

Politik

Jika Pemilu Ditunda, Indonesia Diprediksi Gagal jadi Negara High Income di Tahun 2045

RABU, 02 MARET 2022 | 17:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dampak penundaan Pemilu Serentak 2024 tidak hanya menyasar bidang politik dan sosial, tetapi juga ekonomi.

Ekonom Faisal Basri memaparkan, Indonesia saat ini kembali menjadi negara dengan pendapatan menengah ke bawah, lantaran tata kelola yang dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tak kunjung membaik.

"Indonesia sudah terjerembab lagi ke lower middle income country pada tahun 2020, income per kapitanya turun," ujar Faisal dalam diskusi virtual Paramadina Democracy Forum bertajuk "Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia", pada Rabu (2/3).


Meski pada tahun 2021 kemarin pertumbuhan ekonoi Indonesia sudah membaik setelah setahun pandemi Covid-19, namun secara struktur ekonomi nasional masih belum bisa dikatakan sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas.

"Di tahun 2021 belum bisa kembali. Jadi mungkin kembalinya butuh 3-4 tahun," katanya.

Lebih dari itu, Faisal juga memperkirakan peta ekonomi nasional yang dicanangkan Bappenas sulit untuk direalisasikan, apabila ada penundaan pemilu.

"Bappenas mencanangkan 2036 kita itu sudah ke high income country. Jadi dari lower ke upper middle baru ke high income. ke 2036 baru 14 tahun lagi," katanya.

"Tapi baru-baru ini Bappenas mengatakan akibat pandemi, dan bahkan tanpa pandemi pun sudah turun, sehingga akan mundur 7 tahun ke 2043, itu sudah dekat ke 2045 ya," sambung Faisal.

Menurut Faisal, melihat posisi ekonomi sekarang ini sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi.

"Hampir bisa dipastikan Indonesia akan gagal menjadi high income pada ultah emasnya di 2045. Jadi kita akan masuk ke middle income trap," demikian Faisal.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya