Berita

Diskusi virtual Paramadina Democracy Forum bertajuk "Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia", pada Rabu (2/3)/Repro

Politik

Jika Pemilu Ditunda, Indonesia Diprediksi Gagal jadi Negara High Income di Tahun 2045

RABU, 02 MARET 2022 | 17:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dampak penundaan Pemilu Serentak 2024 tidak hanya menyasar bidang politik dan sosial, tetapi juga ekonomi.

Ekonom Faisal Basri memaparkan, Indonesia saat ini kembali menjadi negara dengan pendapatan menengah ke bawah, lantaran tata kelola yang dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tak kunjung membaik.

"Indonesia sudah terjerembab lagi ke lower middle income country pada tahun 2020, income per kapitanya turun," ujar Faisal dalam diskusi virtual Paramadina Democracy Forum bertajuk "Wacana Penundaan Pemilu: Membaca Motif Ekonomi-Politik dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia", pada Rabu (2/3).


Meski pada tahun 2021 kemarin pertumbuhan ekonoi Indonesia sudah membaik setelah setahun pandemi Covid-19, namun secara struktur ekonomi nasional masih belum bisa dikatakan sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas.

"Di tahun 2021 belum bisa kembali. Jadi mungkin kembalinya butuh 3-4 tahun," katanya.

Lebih dari itu, Faisal juga memperkirakan peta ekonomi nasional yang dicanangkan Bappenas sulit untuk direalisasikan, apabila ada penundaan pemilu.

"Bappenas mencanangkan 2036 kita itu sudah ke high income country. Jadi dari lower ke upper middle baru ke high income. ke 2036 baru 14 tahun lagi," katanya.

"Tapi baru-baru ini Bappenas mengatakan akibat pandemi, dan bahkan tanpa pandemi pun sudah turun, sehingga akan mundur 7 tahun ke 2043, itu sudah dekat ke 2045 ya," sambung Faisal.

Menurut Faisal, melihat posisi ekonomi sekarang ini sulit bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi.

"Hampir bisa dipastikan Indonesia akan gagal menjadi high income pada ultah emasnya di 2045. Jadi kita akan masuk ke middle income trap," demikian Faisal.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya