Syamsurizal: Jangan Cari Alasan yang Dibuat-buat hanya untuk Menunda Pemilu 2024

Usulan penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan sejumlah elite partai politik harus disertai dengan alasan jelas dan masuk akal.

Sebab menurut anggota Komisi II DPR RI, sejauh ini usulan penundaan pemilu sebagaimana disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkesan mengada-ada.

"Jangan ke depan ini kita mencari alasan-alasan yang dibuat-buat. Pepatah mengatakan, lebih sulit mencari kerikil di jalan ketimbang mencari alasan,” ucap Syamsurizal dalam diskusi virtual PP GMKI se-Indonesia bertema 'Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?', Selasa (1/3).

Ia mengingatkan, usulan penundaan Pemilu 2024 yang berimbas pada perpanjangan jabatan presiden jangan sampai mengesampingkan mengorbankan masa depan bangsa dan negara.

Presiden Joko Widodo akan habis masa jabatannya pada 2024 mendatang dan sudah dua periode. Hal itu sudah sejalan dengan konstitusi dan undang-undang.

"Inipun sudah sejalan dengan yang disimpulkan dalam Pasal 7 UUD 1945,” katanya.

Artinya, kata Syamsurizal, total seorang presiden maksimal hanya dua kali masa jabatan.

"Sudah disampaikan juga Pasal 22E bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, MPR, DPRD, DPD sebagai bagian partisipasi politik masyarakat menentukan secara legitimate siapa yang akan mewakili masyarakat,” tutupnya.