Berita

Menteri Luar Negeri Iran Amir Hossein Amirabdollahian/Net

Dunia

Menlu Iran: Teheran akan Mengakui Pemerintahan Afghanistan yang Inklusif

SELASA, 01 MARET 2022 | 14:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran akan mengakui pemerintahan inklusif di Afghanistan yang mewakili semua faksi negara yang ada.

Itu kutipan laporan dari Press TV, mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Amir Hossein Amirabdollahian, seperti dimuat ANI News.

Laporan serupa juga dimuat Khaama Press, di mana  mengatakan Iran akan mengaku pemerintahan inklusif yang didirikan oleh Taliban.

Perkembangan itu terjadi selama kunjungan delegasi Taliban ke Iran baru-baru ini.

Amirabdollahian mengingatkan penjabat Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Motaqi bahwa pembentukan pemerintah inklusif di Afghanistan adalah kunci. Ia mengatakan, semua faksi di Afghanistan harus melihat diri mereka sendiri dalam pemerintahan.

Dalam kesempatan berbeda, Duta Besar Iran Bahadur Aminian juga mengatakan, Teheran kemungkinan dapat membujuk negara-negara lain untuk mengakui pemerintahan Imarah Islam Afghanistan jika mereka mereformasi struktur pemerintahnya.

“Jika suatu kelompok datang (berkuasa) dan kelompok itu (terdiri) dari satu kelompok etnis dan semua kelompok etnis lainnya tidak termasuk dalam pemerintahan, kami tidak menerimanya. Oleh karena itu, kami dengan murah hati menyerukan kepada Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif,” ujarnya.

Taliban kembali kepada kekuasaan pada pertengahan Agustus, di tengah proses penarikan pasukan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Taliban berusaha mencari pengakuan internasional di tengah krisis ekonomi dan kemanusiaan yang semakin dalam.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya