Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/Net
Sejumlah pejabat dan petinggi partai politik koalisi pemerintah telah terang menyatakan sepakat untuk memundurkan Pemilu 2024. Alasannya, karena faktor ekonomi dan juga pandemi yang masih belum tertangani dengan baik.
Mereka yang mendengungkan kembali wacana pemilu dimundurkan antara lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Menyikapi hal tersebut, pengamat hukum tata negara Ismail Hasani menyampaikan bahwa pernyataan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut tidak mencerminkan budaya demokrasi.
"Saya kira apa yang diwacanakan Cak Imin juga beberapa tokoh lainnya ini adalah imajinasi antidemokrasi. Jadi ini satu sikap yang menggambarkan sifat antidemokrasi atau tidak percaya pada demokrasi karena itu muncul usulan semacam ini,†tegas Ismail kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/2).
Ismail mengatakan ada dua faktor utama seseorang melakukan tindakan seperti itu. Yang pertama, tidak percaya diri dan yang kedua terlalu menyucikan Presiden Jokowi yang dianggap mampu menyelesaikan seluruh masalah di Indonesia.
Padahal, kata Ismail, orang yang mengultuskan seseorang dapat dipastikan memiliki motif di belakangnya yang bisa jadi menguntungkan atau merugikan dirinya sendiri.
“Di dalam sikap kultus atau praktik kultus selalu ada motif yang ditujukan untuk kepentingan diri dan kelompoknya sebenarnya karena pengkultusan itu tidak selalu otentik argumentasinya selalu ada motif di baliknya. Jadi, itu kenapa muncul usulan semacam ini,†tutupnya.
