Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Turki Akui Tak Bisa Tutup Akses Laut Hitam untuk Kapal Perang Rusia

MINGGU, 27 FEBRUARI 2022 | 08:43 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Turki belum membuat keputusan untuk menutup Selat Dardanelles dan Bosphorus di Laut Hitam bagi kapal-kapal perang Rusia karena adanya perjanjian internasional.

Ukraina sendiri telah meminta Turki untuk memblokir akses bagi kapal perang Rusia seiring dengan peluncuran serangan besar-besaran Moskow dari darat, udara, dan laut.

Sejumlah pasukan Rusia juga mendarat di pelabuhan Laut Hitam dan Azov Ukraina sebagai bagian dari invasi.


Namun Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pihaknya tidak bisa menghentikan akses bagi Rusia karena Moskow memiliki hak untuk mengembalikan kapal ke pangkalan mereka.

Berbicara di Kazakhstan pada Kamis lalu (24/2), Cavusoglu mengatakan, jika Turki memutuskan untuk menutup akses bagi kapal perang Rusia, maka Ankara akan dicegah untuk melakukan perjalanan ke arah lain.

“Jika negara-negara yang terlibat dalam perang mengajukan permintaan untuk mengembalikan kapal mereka ke pangkalan mereka, itu harus diizinkan,” kata Cavosuglu, seperti dikutip Al Jazeera.

Turki memiliki kendali atas selat di bawah Konvensi Montreux 1936, dan dapat membatasi perjalanan kapal perang selama masa perang atau jika terancam.

Cavusoglu menambahkan bahwa para ahli hukum Turki masih mencoba untuk menentukan apakah konflik di Ukraina dapat didefinisikan sebagai perang, yang akan memungkinkan mandat konvensi untuk dijalankan.

Sementara itu, pada Sabtu (26/2), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat cuitan yang menyebut Turki telah menutup akses Laut Hitam untuk kapal perang Rusia.

Namun informasi tersebut dibantah oleh Ankara, dengan mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Ersogan tidak berjanji untuk menutup selat kepada Zelensky.

"Presiden Erdogan tidak berjanji untuk menutup selat itu. Turki belum membuat keputusan untuk menutup selat bagi kapal-kapal Rusia," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya