Berita

Massa dari GNPF Ulama PA 212 menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar India di Jakarta/RMOL

Nusantara

Orasi Sampai Sore, Ini Enam Tuntutan Massa Aksi 2502 di Kedubes India

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 16:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Berbagai tuntutan disampaikan massa Aksi 2502 yang menggelar demo di depan Gedung Kedutaan Besar India di Kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (25/2).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, ratusan orang yang didominasi berbaju hitam dan putih itu masih berorasi hingga sore untuk menyatakan sikap mendesak Kedubes India untuk menghentikan diskriminasi terhadap umat muslim di India.

Dalam aksinya itu, massa dari PA 212, GNPF Ulama, ddan FPI ini membawa sedikitnya enam tuntutan aksi.


Pertama, mengecam keras perlakuan negara India yang tidak menghormati hak asasi manusia (HAM) muslim India, terutama hak menjalankan agama.

Kedua, mengutuk keras pembiaran negara India atas kekerasan sistematis yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis Hindu terhadap muslim India.

Ketiga, meminta kepada komunitas internasional untuk tidak berdiam diri dengan bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada India demi mencegah terjadinya genosida terhadap muslim India.

Keempat, meminta kepada organisasi kerja sama Islam untuk menyelenggarakan sidang darurat atas kondisi yang menimpa umat Islam di India.

Kelima, meminta pemerintah lndonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar untuk peduli dan tidak berdiam diri atas pelanggaran HAM yang menimpa muslim India.

Keenam, menyerukan kepada seluruh umat Islam, terkhusus umat Islam Indonesia untuk secara aktif mengerahkan segala daya upaya untuk membantu saudara muslim kita di India yang sedang terzalimi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya