Berita

Politisi PDIP, Rifqinizamy Karsayuda/Net

Politik

Kader Banteng Anggap Usulan Cak Imin Mencederai Kesepakatan Bersama

KAMIS, 24 FEBRUARI 2022 | 10:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kader PDI Perjuangan tegas menyatakan tidak sepandapat dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menginginkan Pemilu 2024 diundur satu hingga dua tahun.

Politisi PDIP, Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa ususlan Cak Imin tersebut mencederai kesepakatan bersama antara penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah mengenai penetapan jadwal Pemilu 2024.

"Terkait pernyataan saudara Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024, saya kira pernyataan itu tentu cederai kesepakatan yang telah diputuskan," tegas Rifqinizamy kepada wartawan, Kamis (24/2).


Sebab, sambung anggota Komisi II DPR ini, pemerintah DPR dan penyelenggara pemilu sudah bersepakat bahwa hari pemungutan suara Pemilu Serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024, lalu Pilkada dilangsungkan November 2024.

"Di mana Fraksi PKB jadi bagian dari kesepakatan bersama tersebut," tegasnya.

Atas dasar itu, Rifqinizamy meminta Cak Imin untuk tidak melanjutkan wacana dan usulan Pemilu 2024 ditunda tersebut.

Menurutnya, saat ini lebih baik fokus menyusun mengisi berbagai kekosongan norma, baik dalam PKPU dan Perbawaslu agar pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi lebih baik lagi. 

"Wacana Cak Imin itu tidak perlu dilanjutkan agar tidak terjadi polemik di publik," pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya