Berita

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno/Net

Politik

Mencoreng Indonesia, Sandiaga Minta Mafia Karantina dan Visa Disanksi Tegas

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 20:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sikap tegas disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno terhadap mafia karantina dan pengurusan visa di Bali yang mematok harga e-visa di atas harga yang ditetapkan.

Sandiaga mengaku, pihaknya telah mendapat banyak laporan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) Warga Negara Asing (WNA) dirugikan oleh oknum yang diduga melakukan praktik mafia karantina dan pengurusan visa cepat.

"Kami akan tegas mengusut tuntas dan kami akan memberikan sanksi yang berat bagi para pelanggar atau pelaku mafia karantina dan mafia visa,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/2).


Sandi mengatakan, Bali sudah sangat diminati para wisatawan sejak kembali dibuka untuk wisatawan.

"Semenjak dibuka, mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan visa (ke Bali) dan akhirnya tergiur dengan tawaran dari para agen tidak bertanggung jawab,” ujar Sandiaga.

Bagi Sandi, tindakan tersebut tidak hanya merugikan pelaku perjalanan WNA, melainkan juga mencoreng pariwisata Indonesia di mata dunia.

Oleh karenanya, untuk memberantas praktik mafia karantina, pemerintah perlu terus mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan karantina PPLN WNA agar lebih nyaman.

"Termasuk menyiapkan regulasi dan prosedur operasi standar sebagai panduan operasional di lapangan. Juga prosedur melakukan PCR bagi PPLN ketika tiba di bandara," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya