Berita

Peta Uni Soviet/Net

Dunia

Pengakuan Donetsk dan Luhansk Menunjukkan Ambisi Putin Membangkitkan Uni Soviet

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 18:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keputusan Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk dinilai sebagai langkah untuk membangkitkan Uni Soviet.

Begitu peringatan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov dalam pidato di hadapan tentara pada Selasa (22/2), seperti dikutip The Jerusalem Post.

"Kegelapan ketidakpastian telah muncul. Apa yang telah Anda ketahui selama delapan tahun, kini telah dilihat seluruh dunia. Kemarin musuh menunjukkan wajah aslinya," ujarnya, merujuk pada aneksasi Krimea pada 2014.


Reznikov mengatakan, satu-satunya yang bisa menghentikan kebangkitan Uni Soviet adalah Ukraina.

"Tantangan semakin sulit ke depan. Akan ada kerugian, kita harus melalui rasa sakit, mengatasi rasa takut dan putus asa. Tapi kita pasti akan menang karena kita berada di tanah kita dan kebenaran mendukung kita," tambahnya.

Peringatan serupa juga diserukan oleh Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB di Ukraina pada Senin (21/2).

Ia mengatakan, langkah Presiden Vladimir Putin untuk mengakui Donetsk dan Luhansk merupakan pernyataan bahwa Moskow memiliki klaim sah atas semua wilayah Kekaisaran Rusia.

"Presiden Putin menegaskan bahwa Rusia hari ini memiliki klaim yang sah atas semua wilayah dari Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Rusia yang sama dari sebelum Uni Soviet, dari lebih dari 100 tahun yang lalu," kata Thomas-Greenfield.

"Itu termasuk seluruh Ukraina," tambahnya.

Thomas-Greenfield mengatakan bahwa klaim tersebut juga akan mencakup Finlandia, Belarus, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Lithuania, Latvia, Estonia, sebagian Polandia dan Turki.

"Intinya, Putin ingin dunia kembali ke masa lalu, ke masa sebelum PBB. Ke masa ketika kerajaan menguasai dunia. Tetapi seluruh dunia telah bergerak maju. Ini bukan tahun 1919. Ini tahun 2022. PBB didirikan berdasarkan prinsip dekolonisasi, bukan rekolonisasi," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya