Efektif Pangkas Birokrasi, Pengamat: Sebaiknya Kepala Otorita IKN Dipegang Presiden Jokowi

Pemerintah hingga kini belum menentukan calon Kepala Badan Otorita Ibukota Negara (IKN) Nusantara. Padahal, sesuai dengan aturan kepala badan otorita harus segera ditentukan dua bulan setelah pengesahan UU IKN oleh parlemen.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan nama kepala Otorita IKN konon sudah ada di kantong Presiden Joko Widodo. Kabarnya, paling lama pertengahan Maret 2022 nama tersebut akan diumumkan presiden.

Tentunya, kata Jamuluddin, calon Kepala Badan Otorita IKN harus orang yang dipercaya Presiden Jokowi.

"Memang sebaiknya calon Kepala IKN sosok yang dipercaya presiden dan jauh dari perilaku koruptif. Hal itu diperlukan agar pembangunan IKN terbebas dari tindak korupsi,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/2).

Jamiluddin menambahkan, kepala IKN idealnya sosok yang menguasai perencanaan, sehingga bisa  tahu persis implementasinya di lapangan. Dengan begitu, pembangunan IKN benar-benar sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan.

"Dua kriteria itu tampaknya ada pada Presiden Jokowi. Karena itu, sebaiknya jabatan Kepala IKN dirangkap oleh presiden,” katanya.

Menurutnya, jika presiden menjadi kepala IKN, mata rantai birokrasi dapat dipangkas. Segala persoalan yang muncul akan dengan cepat diatasi.

"Selain itu, presiden tentu sudah paham betul dengan desain IKN, karena desain yang ada pastinya sudah disetujui presiden. Karena itu, kekurangan pembangunan yang ada di lapangan akan mudah diketahui oleh presiden,” katanya.

Dia menambahkan jika presiden Kepala IKN, maka pihak-pihak yang akan bermain-main dengan anggaran pembangunan IKN dapat direm dengan sendirinya.

"Presiden akan memastikan anggaran pembangunan IKN tidak akan bocor sama sekali. Jadi, banyak keuntungan bila Kepala IKN dirangkap presiden,” pungkasnya.