Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Tuai Spekulasi Publik, Polisi Harus Ungkap Aktor Intelektual Penyerangan Haris Pertama

SENIN, 21 FEBRUARI 2022 | 18:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat kepolisian diharapkan segera mengungkap kasus dugaan penyiksaan yang dialami Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama di bilangan Cikini, Menteng Raya, Jakarta Pusat, pada Senin siang (21/2).

Pengungkapan pelaku dan aktor intelektual di balik penyerangan secara membabi buta terhadap Haris Pertama sangat penting dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.

Pasalnya, Haris Pertama belakangan akan diperiksa sebagai saksi setelah melaporkan kasus ujaran kebencian yang menjerat bekas politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean.


"Kepolisian perlu mengungkap ini, agar tidak ada tafsir liar terkait posisi Haris Pertama sebagai saksi dalam kasus yang ia laporkan dan sedang berlangsung," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (21/2).

Apalagi, kata Dedi, insiden pengeroyokan di Indonesia bukan kali pertama terjadi dan acapkali dihadapi publik.

Oleh karena itu, negara harus menjamin keamanan dan ketertiban, agar pihak-pihak yang lebih mengandalkan kekerasan tidak memiliki ruang di negara demokrasi ini.

"Sebagai tokoh muda dan memimpin organisasi kepemudaan nasional (Haris Pertama), tentu ini tidak dapat dianggap kasus biasa, untuk itu kepolisian perlu menunjukkan keseriusan dalam menggalang pengayoman publik," tegas pengamat politik lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebab, masih kata Dedi, kondisi ini bisa saja terjadi sebagai upaya adu domba, agar Haris atau KNPI berspekulasi ada kaitan dengan persidangan Ferdinand Hutahean yang akan melibatkan Haris sebagai saksi.

"Untuk itu pengungkapan ini penting bagi semua pihak, baik Haris dan KNPI maupun pihak-pihak yang sedang miliki aktivitas bersama Haris," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya