Junta Myanmar Kritik Keinginan ASEAN untuk Ikut Sertakan Pemerintah Bayangan

Pemerintah militer Myanmar mengkritik seruan negara-negara anggota ASEAN yang meminta utusan khususnya melakukan komunikasi dengan pemerintah bayangan atau Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

NUG merupakan pemerintahan bayangan yang dibuat oleh anggota parlemen yang digulingkan bersama aktivis pro-demokrasi setelah junta melakukan kudeta pada 1 Februari tahun lalu.

Junta sendiri menyebut NUG sebagai kelompok teroris, yang tidak bisa diikutsertakan dalam proses perundingan damai mewakili Myanmar.

Namun selama pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Kamboja pada Kamis (17/2), beberapa negara anggota mendesak agar utusan khusus ASEAN, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, melakukan komunikasi dengan NUG. Seruan tersebut muncul dari Indonesia dan Malaysia.

"Kementerian mencatat bahwa sementara beberapa pertimbangan konstruktif pada pelaksanaan konsensus lima poin, dua anggota telah menyarankan utusan khusus untuk terlibat dengan asosiasi dan kelompok teroris yang melanggar hukum," kata kementerian luar negeri Myanmar, seperti dikutip Reuters.

Kemlu Myanmar mengatakan saran untuk melibatkan NUG telah melanggar prinsip-prinsip piagam ASEAN, dan merusak upaya kontra-terorisme.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri NUG Zan Mar Aung menyambut baik seruan tersebut.

Utusan khusus ASEAN telah lama berusaha mencari akses untuk mengunjungi Myanmar. Di bawah keketuaan Brunei pada tahun lalu, utusan khusus ASEAN gagal bertemu dengan Aung San Suu Kyi karena penolakan junta.