Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas/RMOL
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyayangkan tidak adanya pelimpahan kasus terorisme yang sudah lama diproses Densus 88 Antiteror maupun BNPT ke pengadilan.
Hal itu disampaikan Anwar ketika berbicang dengan Kantor Berita Politik RMOL membahas kasus penangkapan teroris di Bengkulu, namun kasus sebelumnya seakan digantung penegak hukum, Senin (21/2).
Anwar mengatakan, kepercayaan publik terhadap BNPT dan Densus 88 menurun drastis akibat adanya peristiwa penangkapan anggota ormas tertentu tanpa adanya kejelasan hukum di pengadilan.
Menurutnya, yang dibuat malu oleh kasus tersebut bukanlah BNPT maupun Densus 88, melainkan Presiden Jokowi.
"Akhirnya kan
trust terhadap Densus 88 menurun ya, sebenarnya yang dapat nama jelek dari peristiwa ini bukan Densus 88, maaf ya (tapi) Jokowi," tegas Anwar.
Dia menambahkan, kasus penangkapan terorisme yang menyasar organisasi Islam tertentu akan berdampak pada citra pemerintahan Jokowi di mata masyarakat.
"Berdampak enggak kira-kira ke pemerintahan Jokowi? Siapa yang disumpahi? Bukan BNPT, tapi Jokowi," katanya.
Yang lebih mengkawatirkan, dampak ini tidak diketahui oleh Presiden Jokowi.
"Pertanyaan saya, Jokowi tahu enggak ini (dampak lambatnya penanganan terorisme)? Jokowi enggak tahu, tapi yang kena getahnya Jokowi. Ini salah siapa? Anak buah Jokowi," urainya.
Oleh karenanya, Anwar meminta seluruh pembantu Presiden Jokowi dapat membangun kepercayaan publik dengan menegakkan hukum seadil-adilnya.
"Bagaimana cara kita ingin maju? Ya pemerintahan kita kuat. Bagaimana caranya agar pemerintahan kuat? Ya dia mendapatkan
trust dari masyarakat melalui keadilan," tandasnya.
