Berita

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat/Net

Politik

Ketum KSPSI: Jika Uang JHT Digunakan untuk Pembangunan, Maka Ini Kekeliruan Besar Pemerintah

SENIN, 21 FEBRUARI 2022 | 08:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menduga dana BPJS Ketenagakerjaan telah habis diputar oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan, sehingga menelurkan kebijakan nyeleneh seperti Permenaker 2/2022.

Hal itu disampaikan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL terkait Jaminan Hari Tua (JHT) yang seharusnya memang dicairkan pada saat pegawai telah masuk masa pensiun, Senin (21/2).

Menurutnya, pemerintahan saat ini seolah-olah memiliki hak 100 persen untuk mengeluarkan kebijakan tanpa adanya pertimbangan atau diskusi dengan rakyat terlebih dahulu. Padahal, kebijakan yang dikeluarkan berdampak langsung pada rakyat.


"Yang namanya menteri, presiden, kalau membuat peraturan pasti mengikat pada peraturan yang lain. Stakeholder yang lain itu seharusnya diundang untuk diajak bicara. Apa susahnya mengundang duduk bareng," ujarnya.

Jumhur menduga, pemerintah tidak memiliki dana untuk mencairkan JHT milik rakyat. Ini lantaran uang JHT telah habis untuk membayar sejumlah proyek pembangunan strategis nasional yang tidak terlalu berdampak positif bagi masyarakat.

“Orang kan jadi curiga, jangan-jangan duitnya memang tidak ada. Kalau duitnya tidak ada, berarti dipakai untuk obligasi jangka panjang dan sebagainya sampai Rp 300 triliun. Atau mungkin didepositokan, sehingga tidak ada dana yang likuid,” tuturnya.

Jika dugaan itu benar, maka pemerintah telah melakukan kesalahan yang besar. Sebab menggunakan uang milik buruh untuk membayar utang maupun obligasi pembangunan proyek tertentu.

"Artinya pemerintah dan BPJS itu berspekulasi dengan dana titipan buruh, ini kekeliruan besar, ini suatu mal praktik, pengelolaan dana titipan," demikian Jumhur.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya