Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net
Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan audit forensik terhadap perusahaan PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang diduga sebagai penyebab terjadinya pencemaran air laut, tanah dan udara di wilayah Marunda, Jakarta Utara.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, sebuah perusahaan patungan BUMN dan perusahaan swasta yang mendirikan satu perusahaan yaitu PT KCN.
Satyo menjelaskan, PT KCN diduga kuat sebagai perusahaan yang mengakibatkan air laut, tanah, dan udara di wilayah Marunda tercemar debu atau partikel batubara yang telah terjadi bertahun-tahun.
"Akibat adanya bongkar muat dan angkutan batubara serta operasional perusahaan yang tidak sesuai aturan menjadi biang kerok kontaminasi lingkungan disekitaran pelabuhan," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/2).
Menurut Satyo, keberadaan perusahaan tersebut sejak awal menimbulkan kontroversi. Bahkan, ada dugaan terjadi kerugian negara akibat "penguasaan aset negara" secara kamuflase dengan dalih investasi dan "berhak" atas konsesi puluhan tahun.
"Pemerintah dalam hal ini Kementrian Perhubungan sebagai regulator pelaksana kepelabuhanan di lokasi menempatkan seorang kepala KSOP, namun 'raja kecil' ini justru menutup mata terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam hal bongkar muat dan angkutan dari dan ke pelabuhan di kawasan yang harusnya dia sebagai wakil pemerintah menjadi pengawas dan pengadil di lapangan bilamana ada pelanggaran dari pengguna pelabuhan," jelas Satyo.
Dengan adanya petisi dari Forum Masyarakat Rusunawa Marunda yang mengeluhkan polusi debu batubara, Satyo meminta agar Presiden, Gubernur DKI dan Kementerian terkait turun tangan dan melakukan audit forensik terhadap keberadaan dan aktifitas perusahaan tersebut.
Analisa Satyo, masyarakat mengeluh karena mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menjadi penyebab terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar pelabuhan.
Secara khusus, Satyo meminta pada Menteri Perhubungan untuk segera memecat Kepala KSOP Pelabuhan Marunda. Alasannya, karena diduga kuat melakukan pembiaran terjadinya aktivitas pelabuhan yang tidak sesuai aturan dan UU yang ada.
"Sehingga ekosistem lingkungan rusak dan mengakibatkan masyarakat banyak yang jatuh sakit," pungkas Satyo.
