Berita

Politisi senior PDI Perjuangan Masinton Pasaribu/Net

Politik

Lindungi Pekerja Migran, Masinton Pasaribu Minta Indonesia Contoh Filipina

MINGGU, 20 FEBRUARI 2022 | 22:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politisi senior PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengecam tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia.

Terlebih, adanya laporan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tidak digaji selama 9 tahun dan mendapatkan kekerasan oleh majikannya.

Masinton menegaskan pemerintah perlu mengawal para TKI secara hukum agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Dalam kasus kekerasan para TKI di Malaysia, para pekerja Indonesia selalu menjadi korban ketidakadilan hukum di negeri jiran tersebut.


Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah belajar dari Filipina yang telah melakukan upaya maksimal untuk melindungi para pekerja migran yang bekerja di berbagai negara.

Dijelaskan Masinton, Kedubes Pilipina di berbagai negara merespons dan bertindak cepat memberikan perlindungan warga negaranya yang menjadi korban

"Kita perlu mencontoh negara Filipina yang mampu bernegosiasi dengan negara tujuan pekerja migran Filipina dalam hal perlidungan dan hak-hak yang diperoleh warganya ketika akan bekerja di luar negeri,” tegas Masinton, Minggu (20/2).

Merujuk pada UUD Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Masinton menegaskan, Negara Republik Indonesia wajib melindungi hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan segenap warga negara Indonesia.

"Tidak ada pengecualian baik yang berada didalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia,” tegas Masinton menutup.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya