Berita

Desain Ibukota Negara di Kalimantan Timur/Net

Politik

Bappenas: IKN Nusantara Menggeser Sentra Perekonomian agar Lebih Merata

JUMAT, 18 FEBRUARI 2022 | 21:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun terakhir hanya terpusat di Jawa, khususnya Jakarta.

Karena itu, pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu solusi persebaran pertumbuhan ekonomi.

Demikian ditegaskan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy S Prawiradinata dalam webinar Moya Institute bertajuk “Urgensi Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Nusantara ", Jumat (18/2).


"Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75 persen. Oleh karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan," kata Rudy Prawiradinata.

Pemindahan IKN tersebut, ujar Rudy, sudah dirancang sejak tahun 2017. Pemindahan IKN juga akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kaltim.

"Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7 juta sampai dengan 1,9 juta jiwa,” lanjutnya.

Di tahun yang sama, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan 11,9 persen. Sementara untuk keseluruhan wilayah Kaltim mencapai 4,2 persen.

"Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," tambah Rudy.

Dalam webinar yang sama, pemerhati politik dan isu-isu strategis, Prof Imron Cotan mengutip standar WHO terkait zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai yakni 9 sampai 50 meter persegi.

Dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik seluas sekitar 112,5 juta meter persegi. Angka ini mustahil karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi.

"Pemindahan IKN dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest tersebut," tutup mantan Dutabesar RI Untuk Australia dan China ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya