Berita

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata/Net

Politik

Puji Lagu Mars dan Hymne KPK Ciptaan Dina Firli, Alexander Marwata: Bangkitkan Semangat Kami Mencintai KPK

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 22:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Lagu mars dan hymne KPK yang diciptakan oleh istri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ardina Safitri bermakna positif dalam membangkitkan semangat untuk memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang mengatakan selama 18 tahun, KPK tidak mempunyai mars dan hymne seperti lembaga atau instansi pemerintah lainnya.

"Ini ketika ada induksi atau ada pelatihan pegawai, instrukturnya itu tanya ada nggak hymne KPK? Nggak ada selama ini," ujar Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam (17/2).


Dikatakan Alex, lagu mars dan hymne KPK ciptaan Dina Firli tersebut memiliki isi yang bagus.

"Nuansanya, isinya, itu betul-betul bisa membangkitkan semangat kami untuk mencintai KPK, untuk semangat pemberantasan korupsi," katanya.

Alex juga merespon terkait adanya pihak-pihak yang mempersoalkan lagu mars dan hymne KPK yang diciptakan oleh Dina Firli, yang saat ini telah diberikan hak ciptanya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Ketika ada satu pihak, dia menghibahkan lagu ciptaannya tanpa bayar ya, hak ciptanya diberikan ke KPK loh. Ada yang salah nggak?" tuturnya.

"Kalau saya punya kemampuan, mungkin saya akan buat, atau istri saya punya kemampuan membuat lagu, akan saya usulkan," kata Alex lagi.

Dia juga tidak habis pikir dengan adanya suara yang bertanya apakah ada konflik kepentingan dari keluarga Firli dengan membuat lagu mars dan hymne yang saat ini secara resmi menjadi mars dan hymne lembaga KPK.

"Apa nggak COI (conflict of interest)? COI-nya di mana? Bukankah itu sesuatu yang baik ketika ada warga negara yang ingin terlibat di dalam pemberantasan korupsi dengan membuat lagu," pungkas Alex.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya