Berita

Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, Diah Natalisa/Repro

Politik

Melalui Sosialisasi Kompetisi P4, Kemenpan-RB Dorong Instansi Publik Perkuat Pelayanan Pengaduan

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 19:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Layanan pengaduan di instansi pemerintah menjadi salah satu fokus kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Salah satu upaya memperkuat layanan pengaduan untuk masyarakat, KemenPANRB menggelar Sosialisasi Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) untuk yang ke-4 kalinya.

KemenPANRB menggandeng Kemendagri, Kemenkominfo, Kantor Staf Presiden (KSP), Ombudsman RI, serta Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP), dalam gelaran acara ini.


Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB, Diah Natalisa, kompetisi P4 dibuat untuk mendorong instansi publik dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Sekaligus memberikan pengharagaan kepada instansi yang telah mengelola pengaduan dengan baik," kata Diah dalam Sosialisasi Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) yang digelar secara virtual, Kamis (17/2).

Berdasarkan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik diwajibkan mengelola pengaduan pelayanan publik sebagai wujud interaksi antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, kata Diah, untuk sekarang kewajiban itu sudah bergeser maknanya, dari mualnya sebagai kewajiban kini menjadi suatu kebutuhan. Karena menurutnya, respon masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah agar tidak seolah-olah dianggap sebagai ruangan yang kosong.

"Karena sekarang pemerintah menyadari laporan pengaduan pelayanan publik merupakan amunisi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Diah menjelaskan kategori peserta kompetisi P4 kali ini yang akan dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, kategori intansi pemerintah baik di level pusat maupun daerah serta unit pelayanan publik (UPP) seperti satuan kerja kementerian/lembaga maupun organisasi perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditingkat pemerintah daerah.

Kemudian kategori selanjutnya adalah kategori umum serta kategori outstanding achievement, yang merupakan pemenang kategori instansi pemerintah pada kompetisi tahun-tahun sebelumnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya