Berita

Ilustrasi Nahdlatul Ulama/Net

Politik

PW RMI-NU DKI Jakarta Minta Jokowi Sediakan Alat Swab Antigen Bersertifikat Halal

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 19:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Lonjakan kasus positif Covid-19 selama dua pekan belakangan membuat resah pesantren-pesantren di Indonesia, karena minimnya alat tes swab Covid-19 yang bersertifikat halal di lingkungan sekitarnya.

Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) DKI Jakarta menyampaikan permintaannya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk menyediakan alat swab test bersertifikat halal.

Ketua RMI-NU DKI Jakarta, Rakhmad Zailani Kiki mengatakan, beberapa pondok pesantren di wilayahnya merasa gelisah karena banyak alat swab antigen yang beredar di wilayahnya produk impor, dan tidak jelas mengenai kehalalannya


"Sebagai negara yang berpenduduk dengan jumlah mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia sudah seharusnya pemerintah juga mendorong untuk produk-produk kesehatan yang terjamin kehalalannya," ujar Rakhmad, Kamis (17/2).

Untuk menindaklanjuti kegelisahan warga pesantren, Rakhmad mengungkapkan bahwa pada hari ini PW RMI-NU DKI Jakarta dan Pimpinan Pondok Pesantren Se-Indonesia melakukan rapat di Jakarta Islamic Center.

Katanya, seluruh pihak yang hadir menandatangani surat terbuka yang secara garis besar mendesak Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk menjamin ketersediaan pengadaan alat swab antigen produk buatan dalam negeri yang sudah bersertifikasi Halal.

Disisi lain, Rakhmad juga menegaskan bahwa selain pentingnya menggunakan produk dalam negeri yang bersertifikasi halal, manfaat lainnya adalah guna membantu pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang dimana hal tersebut adalah anjuran dari Presiden RI.

"Selain memberikan kenyamanan bagi pondok pesantren, kami juga ingin mendukung dan mewujudkan apa yang diinginkan Bapak Presiden yang dituangkan melalui Perpres 12/2021 yang mewajibkan produk-produk lokal untuk dibeli," tutur Rakhmad.

"Dan jika itu dilaksanakan dengan baik maka akan mendapatkan banyak manfaat terutama dari segi pemulihan ekonomi dan membuka banyak peluang kerja," tandasnya.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya