Berita

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berjalan selama pertemuan di istana kepresidenan di Bogor, Indonesia pada 7 Oktober 2019/Reuters

Dunia

Tinjauan Sejarah: Belanda Gunakan Kekerasan Berlebihan dan Tidak Etis Selama Perang Kemerdekaan RI

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 19:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Militer Belanda terlibat dalam kekerasan yang sistematis, berlebihan dan tidak etis selama perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1949.

Begitu hasil tinjauan sejarah yang dipaparkan pada konferensi pers yang digelar Kamis (17/2). Studi sejarah itu sendiri didanai oleh pemerintah Belanda pada tahun 2017 lalu dan dilakukan oleh akademisi dan pakar dari kedua negara.

Dikabarkan Channel News Asia, pemerintah Belanda sendiri tidak pernah sepenuhnya memeriksa atau mengakui ruang lingkup tanggung jawabnya akan perang di masa lalu.

Namun pada tahun 2013 lalu, duta besar Belanda untuk Indonesia mengeluarkan permintaan maaf atas eksekusi mati yang pernah dilakukan semasa perang.

Kemudian pada tahun 2020, dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Willem-Alexander membuat permintaan maaf yang mengejutkan atas "kekerasan yang berlebihan" selama konflik.

Pada Oktober 2020, pemerintah Belanda mengatakan akan menawarkan kompensasi hingg 5.000 euro kepada anak-anak Indonesia yang telah dieksekusi selama konflik.

Pada Oktober 2020, pemerintah Belanda mengatakan akan menawarkan kompensasi hingg 5.000 euro kepada anak-anak Indonesia yang telah dieksekusi selama konflik.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya