Menteri Luar Negeri Retno Marsudi/Net
Para menteri luar negeri ASEAN bertemu untuk pertama kalinya pada tahun ini di bawah keketuaan Kamboja. Pertemuan Retreat para Menlu ASEAN dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis (17/2).
Berbicara dalam konferensi pers virtual dari Phnom Penh, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan ada lima agenda yang dibahas dalam pertemuan, yaitu tindak lanjut KTT ASEAN ke-38 dan ke-39, hubungan dengan negara lain, prioritas keketuaan ASEAN, isu kawasan dan global, serta isu lainnya.
"Pertemuan retreat ini sebenarnya dijadwalkan bulan Januari, namun karena beberapa pertimbangan dan situasi, maka pertemuan diundur menjadi Februari," ujarnya.
Retno mengatakan, terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi ketika membuka bertemuan.
Lim berusaha mendorong semua negara ASEAN untuk mengimplementasikan berbagai kesepakatan terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
"Covid-19 ASEAN Response Fund saat ini sudah mencapai 30 juta dolar AS dari 22 negara. Penyaluran vaksin untuk negara ASEAN diperkirakan dapat disampaikan paling lambat pada kuartal ke-2 tahun 2022," terang Retno.
Di samping itu, operasionalisasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework dan pemberlakuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada 1 Januari 2022 diharapkan bisa membantu pemulihan ekonomi di kawasan.
Sekjen juga menyoroti berbagai inisiatif negara-negara anggota untuk menanggapi keadaan darurat kemanusiaan akibat bencana alam di kawasan.
Terkait bantuan kemanusiaan di Myanmar, Sekjen menyebut, total nilai pasokan peralatan medis penanganan Covid-19 yang telah disalurkan ke negara itu sudah mencapai 7,6 juta dolar AS dalam 3 kali tahap. Bantuan juga sudah didistribusikan ke 17 negara bagian dan wilayah di Myanmar.
"Selain itu, khusus mengenai Rakhine, Sekjen ASEAN melaporkan bahwa proyek untuk meningkatkan kesiapan kapasitas lokal Myanmar untuk mendukung proses repatriasi telah selesai," pungkas Retno.
Pertemuan para menlu ASEAN kali ini tidak menghadirkan perwakilan politik Myanmar sesuai keputusan bersama yang telah diambil lantaran kurangnya perkembangan implementasi lima poin konsensus oleh junta.
