Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Inggris Janjikan Rp 485 Miliar untuk Perkuat Keamanan Indo-Pasifik

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 10:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris berkomitmen untuk menggelontorkan 25 juta pound atau setara dengan Rp 485 miliar untuk memperkuat keamanan di Indo-Pasifik.

Itu merupakan bagian dari pakta yang disepakati oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison ketika melakukan panggilan video pada Kamis (17/2).

Dalam pembicaraan, keduanya menyatakan keprihatinan besar atas kebijakan China di Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan Xinjiang. Mereka juga memperingatkan Rusia agar tidak menyerang Ukraina.


"Mereka sepakat perlunya de-eskalasi dan menggarisbawahi bahwa setiap serangan Rusia lebih lanjut di Ukraina akan menjadi kesalahan strategis besar-besaran dan memiliki biaya kemanusiaan yang besar," kata para pemimpin dalam pernyataan bersama, yang dikutip Reuters.

Pernyataan itu menyebut, dana yang dijanjikan untuk perjanjian keamanan Indo-Pasifik akan memperkuat ketahanan regional di berbagai bidang termasuk dunia maya, ancaman negara, dan keamanan maritim.

Johnson dan Morrison menyatakan keprihatinan besar tentang laporan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan meminta China untuk melindungi hak, kebebasan, dan otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong.

China memberlakukan UU keamanan nasional menyeluruh di Hong Kong pada tahun 2020, sebuah langkah yang menurut para kritikus melemahkan kebebasan yang lebih besar yang dijanjikan di bawah kerangka "satu negara, dua sistem".

Morrison dan Johnson juga menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan menyatakan dukungan untuk partisipasi berarti Taiwan dalam organisasi internasional.

Para pemimpin Inggris dan Australia juga menekankan pentingnya hak dan kebebasan maritim di Laut Cina Selatan, dengan mengatakan mereka sangat menentang tindakan sepihak apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas regional dan tatanan berbasis aturan internasional, termasuk militerisasi, pemaksaan, dan intimidasi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

NATO Turun Gunung Usai Trump Mau Tarik 5 Ribu Pasukan dari Jerman

Minggu, 03 Mei 2026 | 00:03

Komdigi Dorong Sinergi Penegakan Hukum Ruang Digital

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:45

Wamenkeu soal Purbaya Masuk RS: Insya Allah Sehat, Doakan Saja!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:32

Negosiasi Berjalan Buntu, Trump Tuding Iran Tidak Punya Pemimpin Jelas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:19

Pernyataan Amien Rais di Luar Batas Kritik Objektif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:51

Sekolah Tinggi, Disiplin Rendah: Catatan Hardiknas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:38

Aktivis 98: Pernyataan Amien Rais Tidak Cerminkan Intelektual

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:18

Wakil Wali Kota Banjarmasin Dinobatkan Sebagai Perempuan Inspiratif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:48

KAI Pasang Pemasangan Palang Pintu Sementara di Perlintasan Jalan Ampera

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:34

Paguyuban Tak Pernah Ideal, Tapi Harus Berdampak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:52

Selengkapnya