Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Inggris Janjikan Rp 485 Miliar untuk Perkuat Keamanan Indo-Pasifik

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 10:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris berkomitmen untuk menggelontorkan 25 juta pound atau setara dengan Rp 485 miliar untuk memperkuat keamanan di Indo-Pasifik.

Itu merupakan bagian dari pakta yang disepakati oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison ketika melakukan panggilan video pada Kamis (17/2).

Dalam pembicaraan, keduanya menyatakan keprihatinan besar atas kebijakan China di Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan Xinjiang. Mereka juga memperingatkan Rusia agar tidak menyerang Ukraina.


"Mereka sepakat perlunya de-eskalasi dan menggarisbawahi bahwa setiap serangan Rusia lebih lanjut di Ukraina akan menjadi kesalahan strategis besar-besaran dan memiliki biaya kemanusiaan yang besar," kata para pemimpin dalam pernyataan bersama, yang dikutip Reuters.

Pernyataan itu menyebut, dana yang dijanjikan untuk perjanjian keamanan Indo-Pasifik akan memperkuat ketahanan regional di berbagai bidang termasuk dunia maya, ancaman negara, dan keamanan maritim.

Johnson dan Morrison menyatakan keprihatinan besar tentang laporan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan meminta China untuk melindungi hak, kebebasan, dan otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong.

China memberlakukan UU keamanan nasional menyeluruh di Hong Kong pada tahun 2020, sebuah langkah yang menurut para kritikus melemahkan kebebasan yang lebih besar yang dijanjikan di bawah kerangka "satu negara, dua sistem".

Morrison dan Johnson juga menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan menyatakan dukungan untuk partisipasi berarti Taiwan dalam organisasi internasional.

Para pemimpin Inggris dan Australia juga menekankan pentingnya hak dan kebebasan maritim di Laut Cina Selatan, dengan mengatakan mereka sangat menentang tindakan sepihak apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas regional dan tatanan berbasis aturan internasional, termasuk militerisasi, pemaksaan, dan intimidasi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya