Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Inggris Janjikan Rp 485 Miliar untuk Perkuat Keamanan Indo-Pasifik

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 10:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris berkomitmen untuk menggelontorkan 25 juta pound atau setara dengan Rp 485 miliar untuk memperkuat keamanan di Indo-Pasifik.

Itu merupakan bagian dari pakta yang disepakati oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison ketika melakukan panggilan video pada Kamis (17/2).

Dalam pembicaraan, keduanya menyatakan keprihatinan besar atas kebijakan China di Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan Xinjiang. Mereka juga memperingatkan Rusia agar tidak menyerang Ukraina.


"Mereka sepakat perlunya de-eskalasi dan menggarisbawahi bahwa setiap serangan Rusia lebih lanjut di Ukraina akan menjadi kesalahan strategis besar-besaran dan memiliki biaya kemanusiaan yang besar," kata para pemimpin dalam pernyataan bersama, yang dikutip Reuters.

Pernyataan itu menyebut, dana yang dijanjikan untuk perjanjian keamanan Indo-Pasifik akan memperkuat ketahanan regional di berbagai bidang termasuk dunia maya, ancaman negara, dan keamanan maritim.

Johnson dan Morrison menyatakan keprihatinan besar tentang laporan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan meminta China untuk melindungi hak, kebebasan, dan otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong.

China memberlakukan UU keamanan nasional menyeluruh di Hong Kong pada tahun 2020, sebuah langkah yang menurut para kritikus melemahkan kebebasan yang lebih besar yang dijanjikan di bawah kerangka "satu negara, dua sistem".

Morrison dan Johnson juga menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan menyatakan dukungan untuk partisipasi berarti Taiwan dalam organisasi internasional.

Para pemimpin Inggris dan Australia juga menekankan pentingnya hak dan kebebasan maritim di Laut Cina Selatan, dengan mengatakan mereka sangat menentang tindakan sepihak apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas regional dan tatanan berbasis aturan internasional, termasuk militerisasi, pemaksaan, dan intimidasi.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya