Berita

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati/Net

Politik

Agar Tidak Disebut Hasil Cawe-cawe Politik, Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Harus Bekerja Independen dan Profesional

KAMIS, 17 FEBRUARI 2022 | 09:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Proses fit and proper test calon komisioner KPU dan Bawaslu yang digelar Komisi II DPR RI dinilai sebatas formalitas semata. Ini lantaran nama-nama terpilih sesuai dengan pesan berantai yang beredar di masyarakat sebelum uji kelayakan dan kepatutan digelar.

“Publik jadi banyak bertanya dan berasumsi. Artinya nama paket yang beredar itu namanya sudah ada, bahkan sudah beredar sebelum fit and proper test dilakukan. Sehingga ada anggapan hanya formalitas saja," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (17/2).

Namun begitu, wanita yang akrab disapaNisa itu mengatakan bahwa para komisioner KPU dan Bawaslu RI terpilih harus bisa menjaga marwah penyelenggaraan pemilu. Caranya dengan tetap bekerja secara independen, profesional, dan menjaga integritas sebagai penyelenggara Pemilu 2024.


"Jangan sampai mempertaruhkan penyelenggaraan pemilu 2024," tegasnya.

Jika tidak, sambung Nisa, para komisioner KPU dan Bawaslu RI tersebut akan dinilai bahwa keterpilihan mereka hasil dari cawe-cawe elite politik.
 
“Jadi nanti akan terlihat di kinerja mereka,” tutup Nisa.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya