Berita

Wakil Ketua komisi IX DPR RI Melki Laka Lena/Net

Politik

Kata Waka Komisi IX Soal Belum ada Progres dari Panja Vaksin

RABU, 16 FEBRUARI 2022 | 23:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Wakil Ketua komisi IX DPR RI Melki Laka Lena angkat bicara soal kritikan publik yang menganggap panitia kerja (panja) vaksin belum menunjukan progres apa-apa.

Menurut politisi Golkar ini, panja vaksin sudah mulai menyusun sejumlah agenda kerja. Namun, nampaknya jadwal yang telah disusun tersebut belum dapat berjalan pada masa sidang kali ini.

Hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang masih dikerjakan Komisi IX. Selain itu, menurutnya, terdapat sejumlah pimpinan komisi yang terpapar virus Covid-19.


"Panja sudah menyusun agenda dan jadwal belum berjalan tumpukan banyak agenda berjalan plus banyak pimpinan dan anggota komisi lX kena Covid-19 sehingga tidak bisa berjalan di masa sidang kali ini," kata Melki kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/2).

Melki pun belum dapat memastikan kapan panja vaksin menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mitra kerjanya, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Satgas Covid-19.

Pasalnya, kata dia, seluruh anggota DPR akan memasuki masa reses alias kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) pada pekan depan.

"Besok hari terakhir rapat di DPR. Selesai reses baru bisa buka rapat lagi," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Putihsari mengungkapkan bahwa aspek kehalalan dalam program vaksinasi akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam panja vaksin.

Menurutnya, pengembangan jenis vaksin saat ini terus dilakukan oleh berbagai negara. Sehingga bukan tidak mungkin ketersediaan vaksin akan semakin terpenuhi.

"Ya karena pengembangan vaksin terus dilakukan oleh banyak negara, dan kemungkinan ketersediaan vaksin halal kedepan. Maka pertimbangan kehalalan masuk dalam salah satu pembahasan vaksin," kata politisi partai Gerindra ini, Jakarta, Senin lalu (14/2).


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya