Ali Rif'an: Kalau Jokowi dan Ganjar Ikut Fatsun PDIP yang Dibela Rakyat, bukan Korporasi

Kesan abai Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo nampak bertentangan dengan fatsun politik PDI Perjuangan, dalam permasalahan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo.

Begitu pandangan Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/2).

"Kalau Ganjar dan Jokowi benar-benar menjalankan perintah partai, maka seharusnya tidak usah menunggu ditekan masyarakat atau warga," ujar Ali.

Sejauh ini, Ali belum melihat upaya serius dari Jokowi maupun Ganjar untuk membantu permasalahan yang dihadapi warga Wadas.

Menurut Ali Rif'an, sebagau Kepala Negara dan Gubernur Jawa Tengah, Presiden Jokowi dan Ganjar bisa secepatnya menindaklanjuti gejolak di Desa Wadas.

"Pak Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harusnya cekatan melakukan pola-pola persuasif kepada masyarakat di Desa Wadas," tutur Ali.

"Tapi kan kalau kita perhatikan yang muncul kesannya adalah Ganjar cenderung lambat, dan Pak Jokowi juga kurang responsif," sambungnya.

Maka dari itu, Ali menyimpulkan bahwa dalam persoalan Wadas ini baik Jokowi maupun Ganjar sudah jauh dari identitas PDIP yang dikenal sebagai partai wong cilik.

"Artinya, jelas kalau mengikuti fatsun politik PDIP itu harus mengutamakan rakyatnya, bukan korporasi. Kalau ada masalah korporasi dan rakyat yang dibela adalah rakyat, itu harusnya kalau kader PDIP begitu," demikian Ali.