Berita

Penggalan foto dari Tambang Sado di Jepang/Yonhap

Dunia

Tambang Sado Didorong Sebagai Warisan UNESCO, Jepang Tutup Mata Soal Kekejaman Perang?

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 16:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Jepang secara efektif mengecualikan kekejaman masa perang abad ke-20 terhadap Korea dalam surat rekomendasi resmi untuk bekas tambang emas dan peraknya.

Surat rekomendasi itu terkait dengan kampanye Jepang untuk untuk membuat Tambang Sado ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun depan.

Upaya tesebut telah mengundang kecaman dari Korea Selatan. Bukan tanpa alasan, pasalnya situs itu menyimpan luka sejarah bagi ribuan warga Korea.

Sebanyak 2.000 orang Korea dipaksa menjadi pekerja paksa di tambang selama Perang Dunia II. Pada saat itu, Korea berada di bawah pemerintahan kolonial Jepang.

"(Pemerintah Jepang) merekomendasikan (tambang Sado) memiliki nilai teknologi dan sistem penambangan dari abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19," begitu kutipan dari sumber pemerintah Jepang anonim kepada Kantor Berita Yonhap pada Senin (14/2).

Dalam surat yang diserahkan ke UNESCO pada 1 Februari, pejabat itu menambahkan, Jepang menempatkan fokus pada kegiatan tambang selama periode Edo (1603-1867), dengan masalah kerja paksa dikecualikan di bagian inti.

Dalam surat yang diserahkan ke UNESCO pada 1 Februari, pejabat itu menambahkan, Jepang menempatkan fokus pada kegiatan tambang selama periode Edo (1603-1867), dengan masalah kerja paksa dikecualikan di bagian inti.

Sementara itu menurut sumber lain, Jepang menggunakan nama "tambang emas pulau Sado" dalam dokumen tersebut, alih-alih "kompleks tambang warisan Sado, terutama tambang emas".

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya