Berita

Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai/Net

Dunia

Dana Bank Sentral Digunakan Biden untuk Kompensasi Korban 9/11, Hamid Karzai: Rakyat Afghanistan Juga Korban

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 08:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai turut mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang akan mengalihkan sebagian dana Bank Sentral Afghanistan untuk korban serangan teror 9/11.

Berbicara dalam konferensi pers pada Minggu (13/2), Karzai menekankan bahwa dana yang dibekukan AS tersebut merupakan milik rakyat Afghanistan, bukan pemerintahan mana pun.

"Uang ini bukan milik pemerintah mana pun. Sebagian besar uang ini dikumpulkan selama masa jabatan saya. Tapi itu bukan uang pemerintahan saya. Bukan juga pemerintahan setelah saya, yang dipimpin Dr Ashraf Ghani, atau pemerintahan hari ini," ujarnya, seperti dikutip Sputnik.


“Uang ini milik rakyat Afghanistan. Ini adalah milik rakyat Afganistan. Saya meminta Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan mengembalikan totalitas aset Afghanistan, cadangan kembali kepada rakyat Afghanistan," tambahnya.

Berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani Biden pada Jumat (11/2), AS akan membagi 7 miliar dana Bank Sentral Afghanistan yang dibekukan, menjadi 3,5 miliar dolar AS untuk distribusi kemanusiaan ke Afghanistan, dan 3,5 miliar dolar AS lainnya membayar kompensasi korban serangan teror 9/11.

Karzai menyebut, rakyat Afghanistan tidak bertanggung jawab atas 9/11 sehingga tidak adil jika dana tersebut dialihkan untuk kompensasi.

Alih-alih, ia mengatakan, rakyat Afghanistan juga merupakan korban yang telah menderita selama berdekade-dekade.

“Kami bersimpati dengan mereka (korban 9/11), tetapi orang Afghanistan sama menjadi korban yang kehilangan nyawa mereka. Menahan uang atau menyita uang dari orang-orang Afghanistan atas nama mereka adalah tidak adil dan merupakan kekejaman terhadap orang-orang Afghanistan," tekannya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya