Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Menlu Hongaria Ingatkan UE: Sanksi Tidak akan Mempan untuk Rusia

SABTU, 12 FEBRUARI 2022 | 13:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya dialog untuk mendapatkan penyelesaian perdamaian dalam krisis Ukraina harus tetap dilakukan, meskipun kelihatannya harapan untuk itu sangat tipis.

Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto mengimbau agar negara-negara melakukan pendekatan diplomasi untuk setiap masalah yang ada. Menurutnya, berinvestasi dalam diplomasi adalah hal yang dibutuhkan.

"Kita harus berinvestasi dalam diplomasi. Itu sebabnya kami mendesak Federasi Rusia dan sekutu Barat, negara-negara besar, negara-negara kuat, untuk tidak menyerah pada harapan penyelesaian damai. Berbicara satu sama lain. Saya ingin menggarisbawahi bahwa bagi kami, negara-negara Eropa Tengah yang agak kecil ini, bisa sangat berbahaya jika aksi kekerasan terjadi," katanya dalam sebuah wawancara dengan media lokal, seperti dikutip dari Euro News.


Dalam krisis Ukraina, ia menggarisbawahi bahwa negara-negara Eropa dan AS telah memperingatkan Moskow bahwa setiap serangan militer ke Ukraina akan memiliki konsekuensi "besar" bagi Rusia, termasuk sanksi ekonomi yang bersifat hukuman.

Namun, ia sendiri tidak sependapat mengenai sanksi ini. Menurutnya, tindakan menjatuhkan sanksi untuk Rusia "tidak berhasil", merujuk pada fakta bahwa Rusia telah dikenai sanksi Barat sejak 2014, saat dituding secara ilegal mencaplok wilayah Krimea dan mulai mendukung separatis di Ukraina timur.

“Jika Anda melihat sanksi itu sendiri, itu adalah kegagalan. Itu tidak berhasil," katanya. Perdagangan antara Jerman dan Federasi Rusia justru telah meningkat sejak sanksi diberlakukan.

Sanksi UE, yang harus disetujui oleh semua negara anggota, telah diperbarui secara berkala sejak 2014. Sanksi terakhir diperpanjang pada Januari.

Sanksi UE tersebut membatasi bank dan perusahaan Rusia tertentu untuk mengakses pasar modal primer dan sekunder UE; melarang lembaga keuangan Rusia menerima bentuk bantuan keuangan dan perantara tertentu; dan melarang impor, ekspor atau transfer tidak langsung dari semua materi yang berhubungan dengan pertahanan.

"Jika kita berbicara tentang sanksi lebih lanjut, mutlak diperlukan untuk melihat analisis yang jujur ​​tentang dampak sanksi yang telah ada. Ini menurut saya," katanya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

UPDATE

Puan: APBN 2027 Harus Jadi Instrumen Nyata untuk Sejahterakan Rakyat

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:19

28 Tahun Reformasi, Kekuasaan Harus Berjalan Independen

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:18

Prabowo Minta Menkeu Segera Ganti Pimpinan Bea Cukai Bermasalah

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:08

Bitcoin Depot Bangkrut, Hampir 10 Ribu ATM Ditutup

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:07

Pemerintah Harus All Out Bebaskan WNI yang Ditahan Israel

Rabu, 20 Mei 2026 | 12:01

Rupiah Melemah, UMKM dan Hilirisasi Industri Harus Diperkuat

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:46

Prabowo: Rakyat Tidak Mimpi Kaya Raya, Asal Bisa Hidup Layak dan Sejahtera

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:42

Kenaikan Penerimaan Pajak Jangan Bikin Terlena

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:38

Sah! Prabowo Wajibkan Ekspor Sawit Hingga Batu Bara Satu Pintu Lewat BUMN

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:33

Fatayat NU Ajak Kader Perempuan Lebih Percaya Diri di Ruang Publik

Rabu, 20 Mei 2026 | 11:32

Selengkapnya