Pemindahan IKN Langkah Besar Era Jokowi, Aturan Turunan UU IKN Harus Dikawal!

Pengesahan RUU Ibukota Negara menjadi UU dianggap langkah besar pemerintah yang akan berdampak positif bagi masyarakat Kalimantan Timur.

"Penetapan Kaltim sebagai IKN Baru di era Pak Jokowi adalah langkah besar yang harus kita dukung dan kawal. Ini juga akan berdampak baik pada pemerataan pembangunan serta mengubah paradigma jawasentris," kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim, Bakri Hadi dalam webinar Rumah Milenial Indonesia (RMI), Selasa (8/2).

Namun demikian, ia mengingatkan masih ada yang perlu dikawal kaum milenial pasca pengesahan RUU menjadi UU IKN, yakni 9 peraturan turunan UU IKN.

Baginya, peraturan turunan harus memperhatikan dan mengakomodir kearifan lokal atau budaya lokal Kalimantan Timur. Ia juga mendorong pemerintah pusat bersinergi dengan pelaku usaha dalam proses pembangunan IKN, baik dari sisi hulu maupun hilir.

Dalam diskusi yang sama, budayawan lokal sekaligus Panglima Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak (KOPPAD) Borneo, Dr. Abriantinus menyebut pemilihan Kaltim sebagai IKN momentum sejarah yang akan menentukan kemajuan daerah tersebut.

"Ini juga akan membawa kita pada peradaban baru Indonesia menyongsong Indonesia Maju. Terpenting, kami masyarakat Kalimantan harus menunjukkan buudaya atau kearifan lokal adalah jati diri bangsa serta perekat persatuan," jelas Abriantinus.